BATU (SurabayaPost.id) – Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan (Diskoumdag) Kota Batu, Eko Suhartono, Kamis (12/8/2021) mengaku besok Jumat (23/8/2021) bersama timnya bakal koordinasi, melibatkan pihak Kecamatan dan Kepolisian Polres Batu.
Itu, terkait tidak maksimalnya Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dengan besaran anggaran miliaran rupiah dari Pemerintah Pusat yang diperuntukan sejumlah ribuan orang pelaku UMKM di Kota Batu.
Selain itu, terkait bantuan kepada ratusan Pedagang Kaki Lima ( PKL) di Kota Batu sejak tahum 2020, hingga 2021 penyalurannya juga kurang maksimal.
“Di tahap satu, kita mendapatkan BPUM, sejumlah 2.346 orang pelaku UMKM di Kota Batu. Tahap dua, sejumlah 550 orang, dan tahap tiga,sejumlah 1.204 orang.Sedangkan untuk ditahap empat ini, yang diajukan sekitar 2.800 orang,” katanya.
Itu, kata dia, perorang menurutnya mendapat bantuan sebesar Rp 1,2 juta.Sedangkan terkait pengajuannya ada syarat – syarat tertentu.
“Foto Copy KK,KTP dan Surat Keterangan Usaha ( SKU) dari desa/ lurah setempat.Dari pencairan tahap satu ,hingga tahap tiga, jumlah sekitar 4.108 orang.Dan untuk pengajuan di tahap empat tadi, jumlahnya sekitar 2.800 orang,” paparnya.
Untuk itu, ia berharap sebanyak mungkin,dan itu, menurutnya juga banyak yang telat. Kemudian, kata dia, yang memverifikasi langsung dari pusat dan itu sifatnya perorangan bukan kelompok.
“Setelah diverifikasi pusat, langsung turun ke bank, dari bank itu yang menginformasikan kepada pihak penerima melalui Ponselnya. Dan bank yang ditunjuk, bank yang masuk dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) Bank Mandiri, BRI dan BNI.Untuk di Kota Batu, Bank BRI dan BNI, itu untuk tahun 2021 ini,” terangnya.
Meski begitu, terang dia, tidak semuanya bisa dapat. Karena menurut dia, persyaratan mereka yang tidak punya tanggungan pinjaman KUR.
“Tapi dari pengajuan tahap satu sampai tahap tiga, sejumlah 4.108 penerima tersebut, dengan setiap orangnya mendapat Rp 1,2 juta, jadi totalnya sekitar Rp 4,9 miliar sekian. Untuk tahap empat, tadi sudah saya kirim datanya ke pusat, sekitar 2.800 orang,’ ungkapnya.
Dari sejumlah penerima itu, menurut Eko juga banyak yang belum menerima. Meski begitu, ia tidak menyebutkan jumlahnya secara detail.
Menariknya lagi, terkait BPUM tersebut, pada tahun 2020 lalu, realisasinya juga tidak maksimal, bahkan, Eko mengaku besaran jumlah uang yang diterimanya lebih besar, perorangnya mencapai Rp 2,4 juta.
“Tapi prosesnya beda, dulu yang paling banyak mengajukan dari bank, selain dari kita,” katanya.
Saat disinggung terkait banyaknya jumlah penerima yang belum mengambil, mungkin karena kurangnya sosialisasi kepada pihak penerima. Eko mengaku sudah disosialisasikan ke pihak – pihak kecamatan maupun di group – group kelompok UMKM.
“Makanya kami terimakasih dengan media paling tidak setiap ada tahapan, kita informasikan pada masyarakat bahwa yang dapat sekian dan masing – masing desa sekian,” tandasnya.
Itu, tandas dia, paling tidak ada yang memantau.Meski prosesnya masuk ke rekening penerima masing – masing. Oleh karena itu, ia mengaku besok akan mengundang dari pihak bank, yang menangani, dan minta pendampingan dari kepolisian.
“Kita akan koordinasi berapa yang belum diambil. Dari sejumlah 4 ribu sekian penerima itu, sekitar 25 persennya yang belum mengambil. Besok kita rapatkan dengan tim untuk mencari solusi yang terbaik,” ucapnya.
Itu, ucap dia, bagaimana uang yang sudah masuk di bank itu,agar bisa diambil.Terlebih pada tahun 2020 lalu, menurut Eko, dari sekitar 2000 penerima, dengan besaran Rp 2,4 juta per orang juga banyak yang belum diambil.
Saat disinggung terkait bantuan PKL yang sumber anggarannya dari Pemkot Batu, ia mengaku dari sejumlah 700 PKL yang diajukan,menurutnya yang turun sejumlah 510 orang.
“Dari sejumlah 510 penerima tersebut, sisanya sejumlah 99 orang yang belum mengambil, perorangnya mendapat Rp 300 ribu,” urainya. (Gus)
Leave a Reply