MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Temuan belatung dalam menu Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berupa puding stroberi di salah satu SD wilayah Kecamatan Lowokwaru menuai sorotan. DPRD Kota Malang menilai Pemkot Malang tidak boleh bersikap seolah lepas tangan dengan alasan program tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat.
Sekretaris Komisi A DPRD Kota Malang Fraksi PDI Perjuangan, Harvard Kurniawan, menegaskan pihaknya tetap mendukung program pemerintah selama berjalan baik. Namun, jika ditemukan pelanggaran, maka harus dikritisi dan ditindak tegas.
“Kalau yang baik kami support. Tapi yang buruk harus kami kritisi. Kasus di Tulusrejo terkait puding yang ada belatungnya itu harus jadi catatan serius. Dapur pelaksana MBG harus lebih hati-hati dan profesional,” ujar Harvard, Selasa (3/3/2026).
Harvard menekankan, Pemkot Malang tidak bisa hanya beralasan bahwa MBG adalah program pusat. Ia meminta Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menginisiasi forum yang mempertemukan para pemilik dapur (SPPG) untuk dilakukan pembinaan, pengarahan, serta membangun komitmen bersama demi menjaga kualitas makanan bagi siswa.
“MBG ini anggarannya dari rakyat dan untuk rakyat. Jangan sampai tidak maksimal hanya karena ada dapur yang tidak profesional,” tegasnya.
Harvard juga menilai Pemkot Malang memiliki ruang untuk ikut mengontrol pelaksanaan program tersebut di daerah. Meski kewenangan pemberian sanksi berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah dinilai tetap bisa memberikan besaran resmi jika ditemukan pelanggaran.
“Kenapa tidak Pemerintah Kota Malang menyurati pemerintah pusat dan memberikan rekomendasi ketika ada dapur yang menyalahgunakan atau tidak kompeten? Kalau perlu, rekomendasikan pencabutan kemitraan dapur tersebut,” tegasnya. (lil).