MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Perang melawan mafia tanah di Kota Malang kini punya senjata baru. Namanya Sistem Informasi Pengawasan Tanah dan Aset (SiPatas), inovasi yang dikembangkan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang.
Melalui aplikasi ini, masyarakat tidak hanya bisa mengakses informasi pertanahan, tetapi juga melaporkan dugaan praktik mafia tanah yang selama ini meresahkan warga.
Kasi Intelijen Kejari Kota Malang, Choirul Anam, menjelaskan SiPatas diluncurkan bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) pada 9 Desember 2024.
Aplikasi ini dirancang untuk memberikan kemudahan akses informasi pertanahan kepada masyarakat. Di dalamnya tersedia informasi status tanah, informasi pengembang, pemetaan wilayah atau zonasi Kota Malang, hingga informasi perizinan.
Tidak hanya itu, SiPatas juga menyediakan layanan konsultasi hukum serta kanal pelaporan dan pengaduan masyarakat, termasuk untuk penanganan aduan yang berkaitan dengan dugaan mafia tanah.
“Untuk mekanisme penyampaian pengaduan, masyarakat dapat memindai QR Code yang tersedia pada poster atau melalui tautan formular SIPATAS yang tersedia di akun media sosial kejarikotamalang,” jelas Choirul Anam, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, kehadiran kanal pengaduan tersebut diharapkan dapat memangkas hambatan masyarakat ketika ingin menyampaikan persoalan pertanahan. Dengan akses digital, warga tidak hanya memperoleh informasi, tetapi juga memiliki ruang untuk menyampaikan persoalan yang membutuhkan perhatian maupun tindak lanjut dari pihak terkait.
Menariknya, Kejari Kota Malang juga menetapkan target waktu penanganan pengaduan. Choirul menyebut, laporan masyarakat yang diterima secara lengkap umumnya ditangani dengan tenggang waktu maksimal 60 hari.
Meski demikian, durasi penyelesaian tetap bergantung pada tahapan pemeriksaan awal serta kelengkapan informasi yang disampaikan pelapor.
“Proses penanganan laporan pengaduan masyarakat umumnya diselesaikan dalam waktu maksimal 60 hari sejak laporan diterima secara lengkap. Namun, tenggang waktu ini tergantung pada tahap pemeriksaan awal yang dilakukan oleh pihak kami jika ditemukan laporan yang secara substansi dapat kami verifikasi terlebih dahulu,” paparnya.
Terkait respons masyarakat, pria yang akrab disapa Anam ini menyampaikan bahwa aplikasi tersebut telah mendapatkan perhatian dari sejumlah pengunjung. Namun, SiPatas masih terus dikembangkan agar semakin optimal dalam memberikan pelayanan.
Menurutnya, pengembangan sistem masih diperlukan, terutama untuk menyempurnakan fitur dan menghadirkan kemudahan akses bagi masyarakat.
Di sisi lain, pihaknya mengakui telah menerima sejumlah pengaduan maupun laporan terkait persoalan pertanahan sepanjang 2026. Hanya saja, pihaknya tidak dapat membeberkan secara terperinci jumlah maupun substansi perkara karena berkaitan dengan kerahasiaan identitas pelapor.
Untuk penanganannya, Kejari melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait apabila persoalan yang disampaikan masuk dalam ranah administratif. Sementara itu, apabila ditemukan indikasi tindak pidana umum, masyarakat diarahkan untuk membuat laporan kepada penyidik Polri.
Adapun persoalan yang berkaitan dengan sengketa keperdataan menjadi kewenangan lembaga peradilan perdata.
“Untuk informasi tersebut, memang ada beberapa pengaduan/laporan yang sudah kami tindaklanjuti tapi karena sifatnya adalah rahasia pelapor juga sehingga tidak dapat kami sampaikan lebih lanjut, untuk yang penyelesaian sifatnya administrative kami berkoordinasi dengan stakeholder terkait tapi jika diindikasikan pidana umum maka kami sarankan dilakukan pelaporan kepada penyidik Polri atau jika mengenai sengketa keperdataan adalah ranah peradilan perdata,” jelasnya.
Lebih lanjut, keberadaan SiPatas tidak hanya diarahkan sebagai kanal pengaduan, tetapi juga menjadi sumber informasi bagi Kejari maupun organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Malang dalam memperkuat pengawasan pertanahan.
Sejumlah instansi yang dilibatkan meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Tenaga Kerja (Disnaker), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), serta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP).
Informasi yang masuk melalui aplikasi tersebut nantinya dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus acuan bagi instansi terkait untuk menentukan langkah pengawasan dan tindak lanjut sesuai kewenangannya.
“Dari informasi pelaporan/pengaduan tersebut dapat dijadikan bahan acuan bagi kami maupun stakeholder terkait di lingkungan Pemkot Malang (Bapenda, DPMPTSP, Disnaker, dan DPUPRPKP) dalam melakukan pengawasan terhadap lahan di Kota Malang, sehingga diharapkan dapat menyerap aspirasi berbagai masukan dan tindaklanjut langsung upaya preventif untuk membantu meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan dampak positif terhadap iklim investasi untuk pembangunan Kota Malang yang semakin maju dan sejahtera,” bebernya.
Dengan demikian, optimalisasi SiPatas diharapkan tidak berhenti sebatas penyediaan layanan informasi digital. Lebih dari itu, inovasi ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan pemanfaatan lahan, mendorong pencegahan persoalan pertanahan sejak dini, sekaligus menciptakan iklim investasi yang lebih sehat di Kota Malang. (lil).
