MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – DPRD Kota Malang beharap Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2024, bisa lebih baik.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika, SE usai rapat paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, di Gedung Paripurna DPRD Kota Malang, Kamis (20/06/2024).
Made mengatakan, ada 19 masukan dari Pansus yang diserahkan kepada Badan Anggaran (Banggar) untuk dibahas tentang laporan pertanggungjawaban keuangan dan memberikan catatan terkait dengan pencapaian-pencapaian pembangunan yang terkait dengan keuangan.
“Kemarin dilaporan keuangan pertanggungjawaban kinerja sudah, sekarang adalah keuangannya, kita lega karena apa karena Silpa kita sekarang yang kemarin berakhir diangka diatas 400 Miliar sampai mencapai 500 Miliar sudah turun diangka 200 Milyar,” kata Made.
Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan bahwa inti dari pembahasan tersebut karena melihat disitu (Silpa).“Kita melihat bagaimana penyerapannya beberapa permasalahan yang muncul terlihat dari belum sinkronnya terkait dengan anggaran di ASN,” jelas Made.
Menurutnya, banyak ternyata anggaran-anggaran yang tidak terserap, seperti Silpa berhenti digaji ASN dan sebagainya.
“Sehingga kita harapkan anggaran-anggaran dan Silpa penyumbang gaji ASN itu bisa dihitung secara matang, sehingga jangan sampai justru Silpa ada di gaji penyerapannya. Banyak yang butuh anggaran itu malah Silpa berhenti digaji ASN,” imbuh dia.
Lanjut Made, ada beberapa Silpa juga terkait dengan efisiensi dengan pekerjaan-pekerjaan yang berhasil dilakukan oleh OPD, itu yang diapresiasi dimana Silpa yang sekarang 5 tahun terakhir ini adalah Silpa terendah.
“Dan nanti ditahun 2024 ini kita harapkan Silpa terus menurun, disisi lainnya jika kita memperhatikan Silpa terlalu kecil berarti tidak terjadi efisiensi, jadi kita harus jeli melihat, jangan kita menekan Silpa kecil justru itu menunjukkan banyak anggaran yang tidak berhasil dilakukan secara efisien, ” tuturnya.
Beberapa formulasi Silpa yang menjadi titik tekan DPRD Kota Malang, tetapi jangan sampai Silpa berada pada pos-pos yang sebenarnya bisa untuk dihindari.
“Yang kita harapkan justru Silpa di OPD-OPD yang melakukan penyerapan anggaran besar berarti efisiensi bagus, dan disinilah yang kita harapkan manajemen Silpa di Kota Malang ini bisa berjalan dengan baik dan kita harapkan APBD 2024 itu jauh akan lebih bagus lagi dengan pertanggungjawaban APBD 2023,” harapnya.
Terakhir, Made mengucapkan Selamat untuk Pemerintah Kota Malang yang sudah mencapai WTP. “Karena inilah dasar kita dari hasil laporan BPK tidak ditemukan temuan-temuan yang sifatnya signifikan dan semua dalam koridor yang bagus,”tandasnya. (*)