MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Pelayanan BPJS Kesehatan di Kota Malang masih menjadi sorotan kritis Anggota DPRD Kota Malang dari Fraksi PKB, Arief Wahyudi, yang menilai banyak masyarakat mengeluhkan sistem yang dinilai belum optimal, baik untuk peserta mandiri maupun Penerima Bantuan Iuran (PBI). Menurut Arief, hingga kini belum terlihat perbaikan signifikan yang membawa dampak positif bagi masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan.
“Aturan BPJS yang kaku sering membuat rumah sakit terjebak dalam dilema antara mematuhi regulasi atau menyelamatkan nyawa pasien,” ungkap Arief Wahyudi, anggota DPRD Dapil Klojen, saat ditemui pada Kamis (11/9/2025). Ia mencontohkan proses yang melelahkan bagi pasien kritis yang harus bolak-balik meminta rujukan ke faskes pertama, sebuah prosedur yang dinilai tidak manusiawi.
Arief menyarankan penyederhanaan proses untuk pasien yang membutuhkan perawatan lama di rumah sakit. “Sudahlah, anggap saja perpanjangan perawatan itu otomatis. Tidak perlu datang ke faskes pertama, minta rujukan lagi,” ujarnya, menandakan perlunya fleksibilitas dalam aturan demi kemanusiaan.
Politisi PKB ini mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menginisiasi kebijakan berbasis kearifan lokal, mengingat sebagian besar anggaran kesehatan ditopang APBD Kota Malang. Ia meminta Pemkot Malang segera mengundang BPJS dan pihak rumah sakit untuk duduk bersama mencari solusi konkret.
“Aspirasi masyarakat akan saya teruskan ke DPP PKB agar dibahas di tingkat nasional. Aspirasi untuk BPJS ini harus segera diambil langkah cepat,” tegas Arief, yang berkomitmen menyampaikan suara masyarakat ke Ketua Umum DPP PKB, Cak Imin.
Arief menyoroti alokasi anggaran BPJS Kota Malang yang mencapai lebih dari Rp150 miliar per tahun. Menurutnya, pemanfaatan dana ini perlu dievaluasi agar lebih tepat sasaran.
“Kota Malang sudah meraih Universal Health Coverage (UHC) Award dari pemerintah pusat, artinya kita sudah menjamin akses kesehatan bagi masyarakat. Tapi harus dipastikan pemanfaatannya efektif, jangan ada yang ‘kurang tepat’,” katanya kritis.
Arief menekankan pentingnya sosialisasi masif agar masyarakat paham hak dan prosedur BPJS dengan benar. “Saya akan bicara dengan BPJS. Ayo kita bareng-bareng sosialisasi terkait BPJS agar masyarakat lebih mudah mengakses layanan kesehatan,” tegasnya.
Dengan permasalahan ini, Arief Wahyudi berharap ada langkah konkret dari Pemkot Malang, BPJS Kesehatan, dan rumah sakit untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi warga Kota Malang. (lil).