Dua Kades Pertanyakan Program Pengadaan Plakat Nomor Rumah Warga

21 September 2020 - 16:32 WIB
Plat nomor rumah seperti ini yang dipertanyakan warga dua desa

BATU (SurabayaPost.id) – Program pengadaan plakat nomor rumah berbahan akrilik berbentuk buah-buahan masih menyisakan persoalan. Sebab, program yang bersumber dari APBD mulai tahun 2014-2016 itu hingga ada ada beberapa desa yang belum menerima.

Di antaranya di Desa Beji, Kecamatan Junrejo, Kota Batu. Lalu Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Mereka mengaku belum mendapatkan plat nomor rumah tersebut.

Kondisi tersebut dibenarkan Kepala Desa (Kades) Beji, Deni Cahyono. Begitu juga Kades Pesanggrahan, Imam Wahyudi.

Menurut mereka, Senin (21/9/2020), program itu ditunggu warga yang belum mendapatkan. Sebab, kata Kades Beji yang sapaan akrabnya Sabeni, di desanya tak satu pun rumah warga yang mendapat plakat nomor rumah tersebut.

Anggota DPRD Kota Batu Agung Sugiono

“Padahal program itu sudah lama. Tercatat dalam data tahun sejak tahun 2016 silam. Ada sejumlah 2.244 rumah di Desa Beji yang seharusnya mendapat jatah nomor rumah kala itu,” katanya.

Namun, kata dia, nol persen. Sebab, menurutnya belum ada yang menerima sama sekali. Padahal, dirinya saat itu mengetahui persis program tersebut.

“Karena saya jadi Ketua RW saat itu. Dan kala pendataan saya turun langsung menginventarisir. Tapi hanya sebatas begitu dan tidak ada realisasinya sampai sekarang. Sudah 4 tahun pengadaan plat nomor rumah tersebut, tapi di Desa Beji belum ada progresnya,” ungkapnya.

Dengan begitu, ungkap dia,dirinya dan warga mengaku kebingungan ,karena di desanya tidak mendapat jatah plakat seperti desa/kelurahan yang lain.

“Saya sering ditanyakan oleh warga. Saya sempat menanyakan ke dinas terkait, di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Batu saat ada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Tapi Kadis DPKPP saat itu, berdalih bahwa dirinya baru menjabat,” paparnya.

Saat itu, papar dia, jawaban dari kepala dinas, belum mengetahui secara persis program penomoran rumah tersebut.Padahal plakat itu sangat penting.

“Apalagi sekarang banyak masyarakat yang menggunakan jasa pengiriman paket atau jasa pengiriman online. Jadi saya berharap agar di desanya bisa segera mendapatkan plakat,” harapnya.

Karena, lanjut dia, kalau rumah-rumah warga tidak ada nomornya, saat ada paket kiriman, pengantarnya sering bingung dan kesulitan. “Sebab tak ada nomor rumah yang detail,” jelas dia.

Hal itu, kata dia sering dialami jasa pengiriman atau ojek daring. Menurut hal itu bisa menjadi pemicu menghambatnya kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

Hal senada disampaikan Kades Desa Pesanggrahan, Imam Wahyudi. Sebab dia mengaku mengalami persoalan serupa.

“Warga kami juga sering menanyakan kejelasan plakat ke pihak desa. Alsannya karena mereka ingin rumahnya diberi papan nomor baru yang lebih bagus,” ngakunya.

Saat disinggung berapa jumlah penerima plakat yang tercatat di desanya, Imam mengaku sudah lupa. Alasannya karena sudah lama.

“Program itu sudah lama, sekitar tahun 2014-2016 kalau tidak salah. Khususnya di Desa Pesanggrahan nol persen. Intinya belum ada warga yang menerima. Saya sampai lupa berapa jumlah warga yang harus menerima karena sudah sangat lama,” bebernya.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Batu Agung Sugiono mengaku heran terkait kejadian itu. Sebab, menurut politisi dari Partai Gerindra ini program tersebut tahun 2016 silam.

“Heran saya kalau pengadaan program plat nomor rumah sekota tersebut belum klar. Sebab itu program yang sumber anggarannya dari APBD Kota Batu tahun 2016. Pertanyaan saya, kenapa masih ada beberapa desa yang belum mendapat sampai saat ini, termasuk di rumah saya di Desa Beji belum ada plakat nomor rumahnya,” ngaku Agung.

Untuk itu, Agung berharap Penegak Hukum menyelidiki kebenaran soal tersebut. Tujuannya, kata dia, agar banyak pihak tqk berspekulasi sehingga menjadi fitnah.

“Karena persoalan ini sudah cukup lama, dan sampai saat ini belum jelas juga progresnya. Teruyama untuk desa yang belum mendapat sama sekali,” tandasnya.

Terpisah Sekretaris DPKPP Bangun Yulianto saat dikonfirmasi terkait besaran jumlah anggaran pengadaan nomor rumah berdalih tidak mengerti. Alasannya karena saat itu bukan di era dirinya.

Kendati demikian Bangun mengaku bila terkait pengadaannya saat itu sangat transparan. Bahkan program tersebut berkelanjutan.

Karena itu dia berjanji akan koordinasi dengan pihak desa terkait. “Sekarang masih disusun anggarannya untuk menindaklanjuti pada tahun depan,” pungkasnya (Gus)