GRESIK (SurabayaPost.id)–Ditengah-tengah pelantikan Panitia Pemilih Kecamatan (PPK) terpilih, muncul isu dugaan ketidak-beresan proses seleksi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Gresik. Sejumlah peserta tes seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan di Gresik mengaku hanya menjadi peserta tes formalitas karena yang lolos justeru peserta yang nilainya paling rendah.
“Mungkin (tes) hanya formalitas saja. Saya menduga ada peserta tes yang istimewa karena meskipun nilainya jeblok justeru lolos. Karena dari awal tes sudah tidak fair. Hasil tes tidak diumumkan secara terbuka,” ungkap salah satu peserta asal Kecamatan Cerme berinisial M saat dikonfirmasi, Kamis (16/5/24).
Mereka mengaku kaget dengan lolosnya peserta nomer urut 3 dari bawah dengan nilai 39. Padahal ada nilai tertinggi sebesar 52 yang mestinya layak lolos menjadi PPK. Sedangkan wawancara nampaknya menjadi alibi agar seolah-olah tes tidak penting dan hanya sebagai formalitas belaka.
“Jika ini (wawancara) menjadi tolok ukur, justeru bukti ketidaktaranparanan penyelenggara sangat terang benderang. Ini akan berakibat kepada bobroknya kontestasi pemilukada mendatang. Karena PPK adalah ujung tombak pemilukada. Sedangkan yang terpilih tidak berwalitas secara SDM,” imbuhnya.
M berpendapat, jika rekrutmen PPK tidak fair, maka Pilkada tidak akan berlangsung sebagaimana pemilu jurdil. PPK adalah etalase pemilukada, tetapi seleksinya tidak mencerminkan jurdil.
“PPK adalah wajah kwalitas pemilu. Karena PPK ini pula yang akan sering berhadapan dengan lemilih dibawah,” ungkapnya
Ketua Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Nurul Yatim mengaku mendengar isu dugaan suap soal penerimaan anggota PPK. Tetapi dirinya tidak memiliki bukti atas dugaan tersebut.
“Kami mendengar isue itu. Kalau benar maka ini akan merusak demokrasi. Dan ini yang kita khawatirkan akan menjalar ke seleksi PPS sehingga menjadi mata rantai yang merusak hajata pemilukada. Sedangkan kami sebagai kepala desa selalu berhadapan sengan masyarakat dibawah,” jelasnya.
Yatim menyayangkan jika ini terjadi maka akan dapat menghambat pemilukada 2024. Dan menurutnya ini akan berdampak kepada para kepala desa yang juga menjadi ujung tombak pemilu di bawah.
“Kami di desa utama teman-teman kepala desa mendengar isu itu. Jangan sampai nanti isu yang sama akan merembes ke seleksi PPS,” tegasnya.
Dikonfirmasi terpisah Ketua KPU Gresik Ahmad Roni membantah soal isu yang menyebut ada permainan uang rekrutmen PPK. Bahkan soal hasil tes tulis dan wawancara menurut Roni tidak ada hubunganya.
“Itu (hasil tes) hanya untuk bisa masuk wawancara, tidak ada hubunganya lagi. Tidak benar itu (permainan uang),” jawab Roni
Sementara itu KPUD telah melantik PPK terpilih sebanyak 90 orang di Hotel Aston pada, Kamis (16/5).