Kejari Perpanjang Penahanan Tersangka SEN, Dalam Kasus Dugaan Korupsi di RPH Kota Malang

MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang, perpanjang masa penahanan tersangka Siti Endah (49) alias (SEN) yang terjerat kasus dugaan korupsi di Perumda Rumah Potong Hewan (RPH) Kota Malang tahun 2017/2018 silam.

Masa penahanan sebelumnya 20 hari, dan kini, masa penahanan tersebut di perpanjang selama 40 hari sejak 20 April hingga 29 Mei mendatang. Pasalnya, tim penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kota Malang harus segera menyelesaikan berkas dakwaan untuk segera dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Surabaya.

Hal itu diungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang, Zuhandi SH, MH melalui Kasi Intelijen Eko Budisusanto, Selasa (19/04/2022).

“Hari ini, 1 saksi PNS dari Institusi Pemerintah Kota (Pemkot) Malang yang kami periksa. Dia dulunya pernah dinas di RPH dan inisialnya R (57),” kata Eko dalam rilisnya yang dikirim ke group Whatsapp Pokja Media Adhyaksa, Selasa (19/04/2022).

Dengan demikian, kata dia, jumlah saksi yang diperiksa dalam kaitan RPH dengan tersangka SEN mencapai 12 orang saksi. Mereka terdiri dari Badan Pengawas (Bawas) RPH, saksi Ahli dan tersangka Endah alias SEN yang telah diperiksa terdahulu usai penangkapan serta saksi dari salah satu PNS yang hari ini diperiksa.

Seperti diketahui sebelumnya SEN alias Endah merupakan tersangka utama dalam kasus proyek penggemukan bobot sapi potong di Perumda RPH Kota Malang. SEN kini ditahan di rumah tahanan (Rutan) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur sebagai tahanan titipan Kejari Kota Malang.

Dari jumlah 95 ekor sapi yang di sepakati, tersangka hanya mendatangkan 65 ekor. Sehingga, tersangka SEN memiliki tanggungan berupa modal pembelian sapi dengan jumlah 30 ekor sapi senilai Rp 820.035.000.

Dari kontrak kesepakatan tersebut, tersangka SEN, tidak melaksanakan sesuai dengan undang-undang. Hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 1.465.818.500. Hal itu berdasarkan Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.

Atas perbuatannya, tersangka SEN disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 subsider pasal 3 juncto pasal 18 UU RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dengan ancaman hukuman maksimal seumur hidup,” pungkasnya. (lil)