MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengimbau seluruh anggota dewan untuk tidak melakukan “flexing” atau memamerkan gaya hidup hedon di tengah situasi sosial dan ekonomi masyarakat yang sulit. Menurutnya, anggota DPRD merupakan representasi masyarakat yang wajib menjaga sikap serta memberi teladan positif.
“Imbauan tidak flexing ini adalah bentuk evaluasi bagi kami, bagaimana kami harus menjadi etalase yang berpihak kepada masyarakat. Karena sejatinya, kami adalah perwakilan masyarakat,” kata Amithya dalam rapat internal dengan anggota dewan, Rabu (3/9/2025).
Amithya menekankan bahwa perilaku flexing dapat merusak citra lembaga DPRD di mata publik karena dianggap tidak berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia berharap anggota dewan dapat memahami dan mengimplementasikan imbauan ini dengan baik.
Selain itu, Amithya juga memastikan bahwa rencana kenaikan gaji dan tunjangan bagi anggota DPRD Kota Malang tidak akan diberlakukan. Langkah ini diambil sebagai bentuk respons terhadap tuntutan masyarakat yang menginginkan efisiensi dan peningkatan kinerja dari lembaga DPRD.
“Saya kira tuntutan aksi massa di Kota Malang juga relevan untuk DPRD. Misalnya seperti yang kami jalankan saat ini, yakni efisiensi dan peningkatan kinerja,” tuturnya.
Imbauan ini disampaikan setelah terjadi sejumlah aksi di Kota Malang yang menyuarakan solidaritas dan menuntut keadilan bagi driver Ojol Affan Kurniawan yang meninggal saat aksi di Jakarta. Aksi-aksi tersebut juga menyoroti kinerja anggota dewan dan tunjangannya yang dianggap fantastis.
Dengan imbauan ini, diharapkan anggota DPRD Kota Malang dapat lebih fokus pada peningkatan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat, serta menghindari perilaku yang dapat merusak citra lembaga. (lil).