MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menjadikan Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur serta Ekonomi prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045.
Hal itu disampaikan Pj Walikota Malang, Dr Ir Wahyu Hidayat dalam kegiatan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2025 dan Musrenbang RPJPD Kota Malang Tahun 2025 – 2024, di Hotel Grand Mercure Hotel Malang Mirama, Rabu (20/03/2024).
“Untuk jangka panjang, pendidikan, kesehatan menjadi prioritas. Tentunya, termasuk juga Infrastruktur dengan prosentase lebih tinggi, serta Ekonomi,” terang Pj Walikota Malang, Wahyu Hidayat usai membuka acara Musrenbang, Rabu (20/03/2024).
Tentunya, hal itu berawal dari usulan Munrenbang tingkat Kelurahan, kemudian Kecamatan dan Kota Malang. Jika diprosentase lagi, infrastruktur menjadi yang terbesar. Dengan kisaran angka sekitar 40 persen.
Menurutnya, visi misi, menjadikan Kota Malang yang berdaya saing global, sejahtera dan berkelanjutan’. Dijabarkan dalam tiga hal dengan mewujudkan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, berdaya saing, dan unggul.
Mewujudkan perekonomian daerah berdaya saing global, sejahtera yang berkeadilan dan berkelanjutan; dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif.
Tentumya, RPJPD harus selaras dengan RPJPN. Rancangan awal, disusun dengan memerhatikan delapan misi RPJPN tahun 2025-2045. Terbagi dalam tiga kelompok yakni, transformasi Indonesia, landasan transformasi, dan kerangka implementasi transformasi.
“Ketiganya harus dilihat sebagai satu kesatuan yang terkait. Saling melengkapi, dan saling menopang menuju pencapaian Indonesia Emas,” lanjutnya.
Hadir dalam kesempatan itu, Dandim 0833/Kota Malang Letkol Arm Aris Gunawan bersama Forkopimda Kota Malang. Diperkirakan, total peserta mencapai sekitar 350 orang.
“Musrenbang menjadi forum strategis dan kolaboratif. Akan membawa aspirasi dari semua pihak untuk kemajuan Kota Malang,” terang Letkol Arm Aris Gunawan.
Ia mengaku, pihak TNI siap mendukung segala program yang akan dilaksanakan. Terutama yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat dan keamanan wilayah. (*)