“Kami berharap eksepsi yang diajukan tidak mencederai rasa keadilan korban. Kami meyakini bahwa unsur TPPO dalam kasus ini terpenuhi, karena korban telah mengalami eksploitasi, bahkan sempat dipekerjakan di rumah terdakwa,” tegasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Dewan Pertimbangan Nasional SBMI, Dina Nuriyati. Ia menjelaskan bahwa dakwaan jaksa sudah sesuai dengan temuan di lapangan.
“Proses perekrutan, penampungan, dan pemindahan pekerja dari satu tempat ke tempat lain menunjukkan indikasi eksploitasi. Informasi dari korban juga menyebutkan bahwa mereka dipindah dari PT ke rumah pribadi, yang bertentangan dengan aturan,” ujarnya.
Lebih lanjut, Dina juga menyoroti status hukum perusahaan tempat terdakwa bekerja. Dikatakannya, perusahaan tersebut tidak terdaftar sebagai cabang resmi PT NSP.
“Dari hasil penelusuran, perusahaan ini tidak terdaftar sebagai cabang resmi dari PT NSP. Artinya, kegiatan operasional mereka dilakukan tanpa dasar hukum yang sah, dan ini sudah melanggar berbagai ketentuan perundang-undangan,” tegasnya.
Dalam perkara ini, SBMI menyatakan akan terus mengawal jalannya persidangan hingga tuntas dan berharap adanya restitusi yang layak bagi para korban.
Sebagai informasi, sidang lanjutan dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa dijadwalkan akan digelar pada Rabu (07/05/2025) mendatang. (lil).