MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, menegaskan bahwa pembahasan mengenai anggaran belanja pegawai Pemerintah Kota (Pemkot) Malang masih berlangsung dan belum bersifat final. Dalam konteks lonjakan belanja pegawai yang mencapai Rp178 miliar, Ali Muthohirin menekankan pentingnya harmonisasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang untuk menyeimbangkan struktur belanja daerah.
Anggaran belanja pegawai Pemkot Malang yang mencapai Rp178 miliar ini menjadi sorotan serius DPRD Kota Malang. Penyebab utama lonjakan ini adalah pengangkatan sekitar 3.000 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dengan asumsi gaji sekitar Rp3 juta per bulan yang dibayarkan selama 14 bulan belum termasuk tunjangan kinerja.
Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, sebelumnya menyatakan bahwa angka ini sudah mendekati 47 persen dari total belanja daerah, padahal idealnya hanya 30 persen sesuai amanat undang-undang.
Ali Muthohirin mengatakan, “Ini kan belum final. Nanti kami bahas lagi bersama DPRD. Belanja pegawai itu bukan hanya gaji pokok, tapi juga tunjangan dan komponen lain. Masih ada ruang untuk penyesuaian,” ujar Ali Muthohirin, Rabu (17/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa pengangkatan PPPK dilakukan sebelum adanya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan antara proyeksi belanja pegawai dengan total belanja daerah.
Meski ada kemungkinan penyesuaian di beberapa pos anggaran, Ali memastikan program prioritas Pemkot Malang tetap akan dijalankan. “Terkait penurunan belanja daerah, beberapa program kemungkinan akan disesuaikan. Namun program prioritas tetap berjalan, seperti anggaran Rp50 juta per RT yang sudah masuk dalam KUA-PPAS,” terangnya.
Ali menjanjikan Pemkot akan mengupayakan harmonisasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar program strategis tidak terganggu, meskipun ada penyesuaian di beberapa pos anggaran.
“Nanti akan kami harmonisasi. Tentu masih ada peluang-peluang. Tergantung nanti bagaimana kita menemukan jalan tengah bersama dewan,” pungkas Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin.
Dengan langkah harmonisasi ini, diharapkan Pemkot Malang bisa mengelola anggaran dengan lebih optimal tanpa mengorbankan pelayanan kepada masyarakat Kota Malang. (lil).