Pandangan kritisnya diperkuat oleh hasil studi komparatif dan kunjungan kerja yang dilakukan oleh dewan. Ia menunjuk keberhasilan kota-kota tetangga sebagai bukti nyata bahwa kemandirian institusi Damkar berbanding lurus dengan kualitas layanan yang diberikan.
“Kita tidak perlu jauh-jauh mencari contoh. Lihatlah Kota Batu dan Surabaya. Di sana, Damkar sudah mandiri sebagai sebuah dinas tersendiri. Hasilnya? Pelayanan mereka kepada masyarakat terbukti sangat baik dan maksimal. Ini adalah best practice yang seharusnya diadopsi oleh Kota Malang,”tegasnya.
Sebagai wakil rakyat yang membidangi pemerintahan di Komisi A, Ustadz Rokhmad berkomitmen untuk tidak tinggal diam. Ia menegaskan akan secara proaktif mendorong Wali Kota Malang untuk segera merealisasikan pemisahan ini. Baginya, ini adalah pertaruhan atas keselamatan dan ketenangan warga.
Sebagai legislator, Ustadz Rokhmad mengaku bakal mengawal dan mendorong eksekutif untuk segera mengambil kebijakan.
“Tugas kami di dewan adalah mengawal dan mendorong eksekutif. Saya akan secara resmi meminta dan mendorong Bapak Wali Kota untuk segera mengambil kebijakan transformatif ini. Ini bukan soal ego sektoral, melainkan demi kesiapsiagaan kita dalam menghadapi setiap insiden kebakaran dan upaya penyelamatan di kawasan padat penduduk, perumahan, perkantoran, hingga seluruh pelosok Kota Malang,” pungkasnya. (lil).