BATU (SurabayaPost.id) – Pengelola anggaran di tingkat desa se Kota Batu, yang bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko, klaim terbesar se Indonesia. Hal tersebut disampaikan pada saat prosesi pelantikan 11 Kepala Desa yang dihelat di Gedung Graha Pancasila, Balai Kota, Among Tani, Kota Batu, Jumat,(5/12/2019).
Dengan besaran anggaran ADD maupun DD, yang disebutkan kisaran Rp 5 miliar bahkan ada yang mencapai Rp 7, 5 miliar yang dikelola di tingkat desa. Menurut anggota DPRD Kota Batu Ketua Fraksi partai Nasdem Sojono Djoned, Sabtu (7/12/2019) perlu mendapat perhatian.
“Sebenarnya sudah diuntungkan dengan kondisi Kota, tapi mayoritas masih banyak yang desa.Dengan sumber anggaran ADD dan DD begitu besar, pertanyaannya seberapa besar pula hasilnya,” tanya Djoned.
Dengan besaran anggaran yang dikelola desa tersebut, DPRD Kota Batu sudah menunjukkan bentuk dorongannya dengan inisiatif Perda wisata.
“itu salah satu wujud dukungan sesuai kapasitas dewan. Desa – desa wisata nantinya diharap bisa menjadi penyeimbnag antara wistata artivisial dan wisata kultural,” harapnya.
Sehingga, harap dia, desa – desa di Batu sebagai potensi wisata kultural itu akan segera berdaya, dan anggaran ADD dan DD itu harus menuju kepada itu.
“Bagaimana dalam menggali potensinya masing masing desa, dan kemasannya bisa industri kreatif, desa wisata atau sentra – sentra industri kreatif yang lain,” sarannya.
Makadari itu, menurut Djoned, DPRD sedang mengkaji dan mengevaluasi, yang belum maksimal selama ini. “Antara Pemerintahan Desa dan Pemerintahan Kota ini bersinergi, karena dengan Visi dan Misinya Kepala Daerah Kota Batu, Desa Berdaya Kota Berjaya, agar segera terwujud,” paparnya.
Itu, papar dia, masing – masing desa setidaknya bagaimana dalam memetakan desanya. Yang menurutnya dengan potensi masing – masing desa itu yang harus digali.
“Jadi saran saya agar segera ada tim percepatan di tingkat Kota dan desa, yang bisa memberi percontohan terciptanya desa berdaya dan kota berjaya itu. Sehingga visi dan misi Kepala Daerah itu agar segera tercipta,” tandasnya.
Itu tandas dia, sehingga menuju desa yang mandiri, jadi ketika ADD dan DD suatu ketika sudah tidak ada lagi,maka desa – desa tersebut sudah mandiri.
” Tidak tergantung dengan adanya anggaran transfer seperti itu saja.Jadi perlu dievaluasi dan perlu diperbaiki.Artinya sinergi dengan sistem yang mendukung bagaimana bisa maksimal di desa itu dalam mengelola anggaran sebesar itu,” tegasnya.
Lantas tegas dia, di desa – desa itu bisa berjalan maksimal dan tidak ragu dengan pengguna anggaran itu.Sehingga sudah tidak ada lagi istilah Silpa. Dan itu harus saling bekerjasama dan punya niat insun mensukseskan visi misi Kepala Daerah, dengan Desa Berdaya Kota Berjaya,” ujarnya.
Itu, lanjut dia, pemanfaatan ADD dan DD dari Pusat itu, menurutnya harus punya nilai manfaat yang tinggi, sehingga menurut dia, desa – desa di Kota Batu itu , kelak bisa jadi desa mandiri.
Sementara itu, Anggota Komisi A, dari politisi partai Gerindra Agung , menambahkan, dalam penyerapan anggaran ADD dan DD di masing masing desa itu, pemkot batu dan pihak desa harus bisa memetakan program kerjanya.
“Jadi jangan sampai terjadi tumpang tindih dalam perencanaan kerjanya, bahkan bisa jelas mana pekerjaan yang sumber anggarannya dari ADD dan DD, serta programnya dari pemerintah yang melalui dinas terkait.Tujuannya agar tidak terjadi tumpang tindih. Bahkan saling klaim, dalam pekerjaannya itu ,” sarannya.
Dari sebab itu, setiap kegiatannya nanti juga disampaikan ke masyarakat, dengan tujuan masyarakatnya mengerti pula, setiap ada kegiatan di desanya, agar tidak timbul spekulasi pertanyaan banyak pihak. (Gus)
Leave a Reply