BATU (SurabayaPost.id) – Lagi Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Batu disoal. Usai masalah pelayanannya terhadap ibu hamil yang melahirkan di kamar, kini giliran terkait anggaran Covid-19 senilai Rp 29 miliar.
“Anggaran sebesar itu menjadi catatan dewan. Sebab belum ada laporannya secara jelas,” kata Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Batu, Didik Machmud, Kamis (6/8/2020).
Menurut pria yang akrab disapa Didik ini, anggaran tersebut harus jelas dulu sebelum membahas teknis Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). Kalangan dewan, kata dia, akan mempertanyakan anggaran Rp 29 miliar itu untuk apa saja dan bagaimana realisasinya.
Itu karena, lanjut dia, semuanya harus dievakuasi. Apalagi, terang Didik, batasan dari penggunaan anggaran Covid-19 bakal berakhir pada 8 Agustus 2020.
Setelah itu, papar dia, Dinkes boleh menganggarkan lagi. Tapi, tegas Didik, bunyinya harus pemulihan ekonomi dampak Covid-19.
Diakui Didik bahwa anggaran Rp 29 miliar itu ada yang sudah dilaksanakan. Bahkan, terang dia ada juga yang masih dalam proses. “Semua itu harus dilaporkan. Termasuk yang terkait pengadaan. Harus ada laporan resmi agar jelas,” jelas dia.
Di antara laporan itu, disebutlan juga masalah bantuan bagi ibu hamil dan operasional isolasi mandiri Covid-19 dan sebagainya. “Itu seharusnya diserahkan resmi,” mintanya.
Menurut politisi senior dari Partai Golkar ini, semua anggaran itu nominalnya jelas. Dia tidak mau sampai 8 Agustus 2020 nanti, Dinkes berdalih masih belum fix.
“Nanti pada Selasa, 10 Agustus 2020 akan membahas PAK. Saat itu akan kita tanyakan. Anggaran yang digunakan berapa dan buktinya seperti apa,” tandasnya.
Dia menegaskan, semua itu bakal menjadi acuan dewan. Apakah Dinkes, kata dia, mau menambahi anggarannya atau tidak. Kalau ingin menambah, menurutnya, penyerapan anggaran yang disampaikan harus jelas.
Laporan itu, terang dia, harus ditandatangani Kepala Dinkes Kota Batu. Sebab, banyak yang menjadi catatan kalangan dewan.
Dia contohkan seperti pembelian masker. “Itu harus jelas karena ada perbedaan jumlah dan harga. Semula harganya berapa, sekarang berapa. Hal itu harus dibedakan,” sarannya.
Begitu juga, kata dia, terkait shelter untuk isolasi mandiri. Sebelumnya dianggarkan tiga shelter di setiap kecamatan di Kota Batu. Tapi faktanya diketahui hanya satu shelter saja di Hotel Mutiara Kota Batu.
Hal lain, kata dia soal rapid test dan insentif bagi tenaga kesehatan. Itu mulai dari tenaga medis, sopir ambulance hingga tenaga relawan. “Mereka itu jumlahnya 400 atau 200 orang. Perawat dan dokternya juga berapa jumlahnya. Harus jelas,” tandas dia.
Didik juga menyinggung soal bantuan susu ibu hamil dan biskuit lansia. Menurut dia, jumlahnya mencapai 25.600 paket untuk 3 bulan. Kalau tiga bulan kata dia sekitar 76.800 paket. Harga perpaketnya Rp 133 ribu. Jadi totalnya sekitar Rp 10, miliar lebih,” paparnya.
Anggaran sebesar itu kata dia sudah disalurkan apa belum. Kalau sudah, dia, disalurkan pada siapa dan kapan. “Semua itu harus jelas,” tandasnya.
Untuk anggaran suplemen gizi lansia, menurutnya juga cukup besar sekira Rp 10 miliar. Pengadaan susu untuk ibu hamil sebanyak 2000 paket selama 3 bulan juga lumayan besar.
“Kalau kita hitung, total semuanya 6000 paket. Perpaket Rp 85 ribu. Itu ketemunya sekitar Rp 510 jutaan. Belum ketambahan biskuit balita yang rasa keju dan coklat seharga Rp 12 ribuan kali 3 bulan. Untuk suplemen gizi ibu hamil balita dan lansia totalnya Rp 11 miliar lebih. Ini semua kita catat,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu Kartika, belum memberikan penjelasan terkait itu semua. Pasalnya saat dikonfirmasi via ponselnya, Kartika belum merespon. Sampai berita ini dikabarkan di Surabayapost.id, Kartika belum bisa dikonfirmasi. (Gus)
Leave a Reply