MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Targetkan 6000 Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2023
Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Malang menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Malang memberikan penyuluhan di seluruh kelurahan wilayah Kota Malang, Senin 628/08/23).
Hal itu dilakukan, karena belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah. Seringkali memicu sengketa dan perseteruan atas lahan.
Selain di kalangan masyarakat antarkeluarga, tak jarang sengketa lahan juga terjadi antarpemangku kepentingan (pengusaha, BUMN dan pemerintah).
“Melalui program tersebut, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Asas yang digunakan, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka, serta akuntabel,” terang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kota Malang Edy Winarko, SH, MH melalui Kepala Seksi Intelijen Eko Budisusanto, SH, MH.
Sehingga masyarakat Kota Malang, tergerak untuk segera mensertifikatkan tanahnya. BPN Kota Malang mentargetkan sebanyak 6.000 sertifikat pada tahun 2023 ini.
“Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki,” lanjutnya.
Lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Karena itu.
melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).
PTSL dilaksanakan pemerintah, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dan ekonomi negara. Selain itu mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan akibat tidak adanya alat bukti yang kuat. (*)
Leave a Reply