MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mempunyai wacana usulan kenaikan gaji setara upah minimum kabupaten/kota (UMK) bagi Tenaga Pendukung Operasional Kerja (TPOK) atau tenaga honorer di Kota Malang.
Selama ini, gaji tenaga honorer di Kota Malang masih berada di bawah UMK. Tiap bulannya mereka menerima gaji sekitar Rp 2,9 juta dan akan disetarakan dengan UMK Kota Malang mencapai Rp 3,2 juta.
Menurut Made, hal tersebut dilandasi oleh komitmen pemerintah dalam mendorong perusahaan supaya menggaji karyawannya dengan layak. Langkah menaikkan gaji tenaga honorer dianggap mampu menjadi contoh bijak bagi Pemerintah Kota Malang.
“Kita selalu berbicara perusahaan perusahaan wajib untuk membayar pegawainya sesui UMK. Kota Malang tidak membayar tenaga honorer sesuai UMK. Kita landasannya agar Pemkot Malang minimal bisa memberikan contoh pada perusahaan lain dengan minimal membayar gaji sesuai standar,” ujar Made, Selasa (10/10/2023).
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat turut memberikan komentar. Ia menjelaskan bahwa Pemkot Malang akan memperhitungkan kemungkinan terealisasinya usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Ini belum kita bahas, karena legislatif mengusulkan kenaikan itu berarti sudah melalui perhitungan. Nanti akan kami bahas bersama TAPD Pemkot Malang. Kita akan lihat kemungkinannya seperti apa, konsepnya bagaimana,” tutur Wahyu.
Usulan kenaikan gaji tenaga honorer masih harus disesuaikan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dimiliki Kota Malang. Terlebih sebelumnya Pemkot Malang telah menargetkan PAD 2024 sebesar Rp 834 miliar.
“Maka PAD kita juga akan dievaluasi sejauh mana nanti bisa mencukupi. Kita coba lihat sampai dengan November 2023 nanti kemampuan PAD kita seperti apa. Intinya akan kita pertimbangkan usulan itu,” tandasnya. (*)
Leave a Reply