Dukung Instruksi Presiden PKS Bantu Korban Karhutla, Anggota DPRD Kota Malang Rendra Masdrajad Safaat: Jabatan Adalah Amanah

Anggota DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat. (ist).
Anggota DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat. (ist).

MALANG (SurabayaPost.id) – Anggota DPRD Kota Malang, Rendra Masdrajad Safaat, menyatakan dukungan penuh terhadap instruksi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, agar pejabat publik PKS menyisihkan sebagian gaji untuk membantu masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Instruksi tersebut disampaikan Almuzzammil dalam pidato politik pembukaan Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) Anggota Legislatif dan Kepala Daerah PKS se-Indonesia di Jakarta Barat, Senin (19/10/2026). Bantuan ditujukan bagi masyarakat terdampak kebakaran dan paparan asap, terutama akibat karhutla yang meluas pada Agustus hingga September 2026.

Rendra menilai instruksi tersebut menjadi pengingat bahwa amanah sebagai pejabat publik tidak hanya berkaitan dengan tugas pemerintahan, tetapi juga tanggung jawab sosial terhadap masyarakat yang sedang menghadapi musibah.

“Bagi saya, kepedulian kepada masyarakat harus diwujudkan dengan tindakan nyata, bukan sekadar ucapan. Ketika saudara-saudara kita menghadapi musibah, kita harus berusaha hadir dan membantu sesuai kemampuan,” ujar Rendra.

Dalam arahannya, Almuzzammil juga meminta kantor-kantor PKS di daerah dimanfaatkan sebagai tempat masyarakat mencari bantuan sekaligus rumah layanan kesehatan darurat. Pelayanan tersebut diprioritaskan bagi kelompok rentan, seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan lanjut usia yang berisiko mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap.

Selain itu, panitia Bimteknas juga menyediakan kode batang (barcode) untuk memudahkan penggalangan donasi bagi masyarakat terdampak sebagai pelengkap upaya bantuan kemanusiaan.

Menurut Rendra, bantuan kepada korban bencana perlu memperhatikan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Tidak hanya dukungan finansial, akses terhadap layanan kesehatan dan bantuan dasar juga penting, terutama bagi warga yang rentan terhadap dampak asap karhutla.

“Amanah sebagai pejabat publik bukan hanya soal menjalankan tugas, tetapi juga bagaimana kita hadir dan ikut meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi musibah. Semoga ikhtiar ini membawa manfaat nyata bagi saudara-saudara kita yang terdampak,” katanya.

Di sisi lain, Rendra menegaskan penanganan karhutla juga membutuhkan langkah pencegahan dan penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti bertanggung jawab atas pembakaran hutan dan lahan. Upaya penanganan harus berjalan beriringan dengan perlindungan masyarakat terdampak serta pencegahan kerusakan lingkungan lebih lanjut.

“Jabatan adalah amanah, dan amanah harus menghadirkan kebermanfaatan. Semoga ikhtiar ini bisa meringankan beban saudara-saudara kita yang terdampak karhutla. Kita bantu semampu kita dan terus jaga kepedulian terhadap sesama,” pungkasnya. (lil).

Baca Juga:

  • Buntut Kekerasan di SMPN 18 Viral, DPRD Kota Malang Sepakat Kepsek Digembleng ala Militer
  • Urusan Perut! DPRD Kota Malang Soroti Nasib 700 Sopir Angkot Usai Pendapatan Anjlok Gara-gara Trans Jatim
  • Ratusan Sopir Angkot Demo Tolak Trans Jatim Koridor II, DPRD Kota Malang Siap Panggil Pemprov Jatim
  • Komisi D DPRD Kota Malang Desak Perlindungan Mental dan Fisik Korban SMPN 18