MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Rancangan APBD Kota Malang Tahun Anggaran 2027 mendapat catatan penting dari DPRD Kota Malang. Dewan meminta agar belanja daerah tidak hanya besar secara nominal, tetapi harus tepat sasaran, terutama untuk menjawab persoalan pengangguran.
Catatan itu disampaikan Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menanggapi penyampaian Nota Keuangan RAPBD 2027 oleh Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD, Selasa (27/10/2026).
Wali Kota Wahyu Hidayat dalam paripurna tersebut menegaskan bahwa RAPBD 2027 dirancang bukan sekadar deretan angka kuantitatif. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan komitmen nyata pemerintah untuk menghadirkan pelayanan publik berkualitas, pemerataan infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
“RAPBD tahun anggaran 2027 ini dirancang bukan sekadar sebagai angka-angka kuantitatif, melainkan sebagai wujud komitmen nyata kita dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas, infrastruktur yang merata, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” ujar Wahyu.
Wahyu juga mengingatkan bahwa tantangan di tahun 2027 tidak ringan, sehingga dibutuhkan kebersamaan dan transparansi dalam mengelola anggaran.
“Kita semua menyadari bahwa tantangan ekonomi dan sosial di tahun 2027 tidaklah semakin ringan. Dengan semangat kebersamaan, transparansi, dan komitmen yang kuat untuk menyejahterakan masyarakat, kami optimis kita mampu mengoptimalkan setiap rupiah anggaran demi kemajuan daerah,” ujarnya.
Namun, bagi DPRD, komitmen tersebut harus diterjemahkan dalam program yang konkret dan terukur. Amithya Ratnanggani Sirraduhita menilai, program pemerintah harus sejalan dengan target-target yang sudah ditetapkan dalam KUA-PPAS 2027, yang salah satunya adalah menekan angka pengangguran.
“Salah satu yang digarisbawahi itu segala macam pertumbuhan di banyak bidang. Pertama intinya adalah tingkat pengangguran,” tegas Mia, sapaan akrabnya.
Ia memaparkan, dalam KUA-PPAS 2027, Kota Malang menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen dan penurunan kemiskinan di level 3,24 persen. Target itu, lanjut Mia, hanya bisa dicapai jika ada perluasan kesempatan kerja yang nyata bagi masyarakat.
“Jadi yang penting di dalam ranah Rancangan APBD 2027, secara konsumsi anggaran itu kemudian bisa menjawab tantangan-tantangan dan indikator atau indeks yang sudah ditetapkan di KUA-PPAS,” lanjutnya.
Untuk itu, lanjut Mia, pihaknya mendorong Pemerintah Kota Malang melalui Disnaker PMPTSP untuk melakukan pendataan ketenagakerjaan secara menyeluruh. Mia menilai, selama ini banyak pekerjaan baru yang belum tercatat, khususnya pekerjaan berbasis digital dan kerja jarak jauh.
Padahal, pendataan yang akurat sangat penting untuk mengetahui kondisi riil ketenagakerjaan, termasuk berapa jumlah perusahaan di Kota Malang dan seberapa besar kontribusinya terhadap penyerapan tenaga kerja putra daerah.
“Sebenarnya waktu kemarin ada job fair itu sudah saya sampaikan juga kepada Disnaker PMPTSP bahwa baiknya kita melakukan pendataan secara menyeluruh. Sebetulnya perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Malang itu ada berapa, kemudian dampaknya seperti apa terhadap putra daerah yang ada di Kota Malang,” kata Mia. (lil).