MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Anggota DPRD Kota Malang, Haji Bayu Reksa aji menyoroti kurangnya perhatian Pemerintah Kota Malang terhadap pelaku UMKM di wilayah tersebut. Sorotan ini terkait dengan anggaran yang dialokasikan untuk sektor usaha mikro kecil di Dinas Koperasi, Industri, dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, yang terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun.
Menurut Haji Bayu, alokasi anggaran untuk sektor UMKM pada tahun 2023 masih berada di angka Rp6 miliar. Namun, pada tahun 2024, anggaran ini turun menjadi sekitar Rp4,8 miliar, dan pada tahun 2025 yang diajukan di rencana anggaran APBD hanya sekitar Rp1,39 miliar.
“Dari besaran angka tersebut mencerminkan bahwa Pemerintah Kota Malang kurang memperhatikan sektor UMKM, bahkan bisa dikatakan tidak ada perhatian yang serius,” ucap Haji Bayu, anggota DPRD dari fraksi PKS tersebut.
Ia menekankan bahwa di tengah deflasi yang mempengaruhi sektor UMKM dengan pasar yang lesu, pemerintah seharusnya bisa mendukung para pelaku UMKM melalui program-program seperti pendampingan, pembinaan, pemasaran, hingga bantuan permodalan.
“Kami di DPRD Kota Malang meminta agar Pemerintah Kota, dalam hal ini Diskopindag, bisa lebih serius dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk sektor usaha mikro,” lanjutnya.
Lebih lanjut, DPRD berharap agar anggaran di sektor mikro ini bisa dirasionalisasikan kembali dan ditingkatkan dalam APBD 2025 mendatang, minimal kembali pada angka Rp6 miliar seperti di tahun 2023. Hal ini, menurut Haji Bayu, menunjukkan keseriusan Pemerintah Kota Malang dalam mengawal, membangkitkan, dan memberdayakan pelaku UMKM agar dapat terus berkembang di tengah tantangan ekonomi. (**)