MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menetapkan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal ini disampaikan dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang terhadap KUA-PPAS APBD 2026 di Gedung DPRD Kota Malang, Selasa (30/9/2025).
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengungkapkan bahwa Banggar telah melakukan kajian mendalam terhadap dokumen KUA-PPAS APBD 2026. Dari hasil pembahasan, sejumlah program yang dinilai tidak fundamental dipangkas agar alokasi anggaran bisa lebih tepat sasaran.
“APBD 2026 akan diarahkan untuk investasi di bidang SDM, sesuai dengan RKPD 2026 dan RPJMD Kota Malang 2025-2029. Tahun pertama ini memang fokus ke pembangunan SDM,” jelas Amithya.
Pemkot Malang juga akan melakukan perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2026, yang diperkirakan akan menambah beban Belanja Pegawai dalam struktur APBD 2026. Namun, Amithya memastikan bahwa penyesuaian anggaran di beberapa organisasi pemerintah daerah (OPD) tidak akan mengurangi porsi untuk pelayanan publik.
“Pelayanan kepada masyarakat adalah hal yang paling utama. Walaupun ada penyesuaian anggaran di OPD, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat menyatakan bahwa efisiensi anggaran memang akan dilakukan, namun dengan pertimbangan yang matang. “Detailnya akan tertuang dalam Rancangan APBD 2026. Kami sedang menyiapkan strategi agar belanja pegawai bisa dioptimalkan tanpa menganggu alokasi anggaran di OPD,” kata Wahyu.
Pemkot Malang telah menyiapkan beberapa skenario dalam penyusunan APBD 2026 agar kebutuhan pembangunan tetap seimbang. “Kalau skenario awal kurang optimal, kami akan siapkan alternatif lain,” tandasnya. (Ris).