MALANG (SurabayaPost.id) – Konflik antara Amerika Serikat dan Venezuela tidak dapat dipahami secara sederhana. Ketegangan kedua negara ini melibatkan beragam lapisan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, hingga kepentingan geopolitik global. Hal tersebut disampaikan Azza Bimantara, M.A., Dosen Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), saat mengulas dinamika hubungan AS–Venezuela yang kembali memanas dalam beberapa waktu terakhir.
Azza menjelaskan bahwa akar konflik dapat ditelusuri sejak era kepemimpinan Hugo Chávez yang terpilih sebagai Presiden Venezuela pada 1998. Chávez menerapkan kebijakan ekonomi sosialis, salah satunya melalui nasionalisasi sektor minyak yang sebelumnya dikuasai perusahaan asing. “Kebijakan ini secara ideologis bertolak belakang dengan model ekonomi Amerika Serikat yang neoliberal dan sangat mengedepankan kepentingan perusahaan multinasional,” jelas Azza, Sabtu (17/1/2026).
Hasil nasionalisasi minyak tersebut kemudian dialokasikan untuk kebijakan populis, seperti pengentasan kemiskinan serta peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, langkah ini justru membuat Venezuela dipandang sebagai ancaman ideologis oleh Amerika Serikat. “Sejak saat itu, Venezuela mulai diantagonisasi melalui berbagai tekanan, mulai dari pemboikotan hingga pembatasan akses ekonomi internasional,” ujarnya.
Kompleksitas konflik semakin meningkat ketika Venezuela menjalin hubungan erat dengan Kuba, serta kekuatan besar lain seperti Tiongkok dan Rusia. Menurut Azza, kedekatan ini dipersepsikan Amerika Serikat sebagai ancaman geopolitik, terutama mengingat Venezuela memiliki cadangan minyak yang sangat besar. “Venezuela merupakan negara dengan cadangan energi strategis. Kedekatannya dengan Tiongkok dan Rusia jelas dipandang mengganggu kepentingan Amerika Serikat,” katanya.
Tekanan politik Amerika Serikat terus berlanjut hingga era kepemimpinan Nicolás Maduro. Maduro dinilai melanjutkan, bahkan memperkuat, kebijakan Chávez dengan gaya kepemimpinan yang lebih otoriter. Dukungan Barat terhadap oposisi Venezuela, termasuk Maria Corina Machado, turut memperuncing konflik. “Dukungan terbuka Amerika Serikat terhadap oposisi menunjukkan adanya upaya perubahan rezim yang semakin nyata,” ungkap Azza.
Dari perspektif energi, Azza menegaskan bahwa minyak menjadi faktor kunci dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Ia menekankan bahwa keamanan energi merupakan fondasi utama stabilitas ekonomi AS. “Amerika Serikat belajar dari krisis minyak 1970-an bahwa ketergantungan energi harus dikendalikan. Karena itu, akses terhadap minyak Venezuela menjadi kepentingan strategis,” jelasnya.
Terkait dampaknya bagi Indonesia, Azza menilai belum terlihat efek signifikan dalam jangka pendek. “Hingga saat ini belum ada perubahan besar dalam tata kelola sektor energi Venezuela. Pertamina juga memastikan bahwa operasi migas di Venezuela masih berjalan normal,” katanya. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa dampak jangka panjang tetap perlu dicermati seiring dinamika konflik yang terus berkembang.
Azza menutup dengan menekankan pentingnya konflik ini sebagai bahan pembelajaran bagi mahasiswa Hubungan Internasional. “Kasus Amerika Serikat dan Venezuela menunjukkan bahwa konflik geopolitik tidak pernah lepas dari kepentingan ekonomi dan energi. Ini menjadi peluang besar bagi mahasiswa HI untuk mengkaji isu global secara lebih komprehensif,” pungkasnya. (**).