MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Anggota DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyoroti masalah BPJS PBID (Penerima Bantuan Ibiayaan) yang tak aktif, sehingga warga gagal berobat. Bayu menekankan bahwa ini bukan sekadar masalah data, tapi menyangkut nyawa warga.
Bayu menegaskan bahwa DPRD memiliki fungsi pengawasan yang tidak bisa ditawar dalam memastikan setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak. Ia menilai tidak boleh ada celah kebijakan yang membuat masyarakat kehilangan hak hanya karena persoalan teknis atau sistem yang tidak sinkron.
“Kalau anggaran sudah disiapkan besar untuk menjamin kesehatan warga, maka tidak boleh ada alasan kartu tidak aktif saat masyarakat sakit,” tegas Bayu, Selasa (10/2/2026). Ia memastikan akan membawa persoalan ini kepada Pemerintah Kota, khususnya Dinas Kesehatan, untuk dilakukan evaluasi menyeluruh.
Bayu juga mendorong implementasi Universal Health Coverage (UHC) benar-benar sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar terpenuhi secara administratif. “Jangan sampai warga jadi korban karena masalah teknis atau sistem yang tidak sinkron,” imbuhnya.
DPRD Kota Malang akan terus mengawasi dan memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar berdampak bagi masyarakat. Warga Kota Malang berharap masalah BPJS PBID tak aktif ini segera teratasi. (lil).