MALANG (SurabayaPost.id) – Sinergi Anak Negeri menggelar aksi damai, Senin (21/12/2020). Mereka meminta aparat menindak aktor disintegrasi bangsa.
Selain itu mereka juga menolak keras upaya merongrong keutuhan NKRI. Alasannya, karena mereka ingin Malang Raya tetap kondusif.
Sinergi Anak Negeri terdiri dari berbagai organisasi pemuda. Yaitu, Kelompok Cipayung, HMI, GMNI, PMII, GP Ansor dan Banser. Serta, GM FKPPI, Aremania dan elemen lainnya.
Ketua GMNI Malang Raya, Aziz, prihatin atas situasi Malang belakangan. Karena, kelompok identitas keagamaan berdemo di depan Polresta Malang Kota (Makota). Kelompok itu menyuarakan kasus tokoh elit keagamaan Jakarta.
“Malang sudah sangat kondusif. Kelompok organisasi kepemudaan masyarakat juga memiliki ikatan kebhinekaan erat. Jangan sampai aksi tersebut justru membuat kegaduhan di Malang, “ ujarnya Senin (21/12/2020).
“Biarlah masalah di Jakarta menjadi domain aparat Jakarta. Jangan coba menyeret isu itu ke Malang Raya,” imbuhnya.
Ketua Umum HMI Malang, Sutriyadi mengamini. Persoalan hukum itu harus selesai secara hukum juga. Lembaga hukum negara harus mendapat ruang bekerja secara profesional.
“Kami akan dorong pemerintah untuk menegakkan hukum seadil-adilnya. Tidak perlu mencoba memanfaatkan isu kemanusiaan ini. Karena, itu kontraproduktif dengan komitmen negara untuk menuntaskannya,” papar Yadi, sapaannya.
Ketua PC GM-FKPPI Kota Malang, Rudi Nugroho pun sepakat. Dia tidak mau Malang terseret isu Jakarta seperti dulu.
Karena, itu memicu ketersinggungan kelompok lain. Yakni, mereka yang fokus menjaga kondusivitas Malang Raya. Serta bersatu dalam penanganan covid-19.
“Jangan ada kelompok tertentu yang menunggangi kegaduhan ini. Juga, mengancam keutuhan NKRI. Lewat, isu yang terjadi di luar Malang Raya,” jelas Rudi.
“Bukannya kami tidak peduli dan respect. Tetapi, harus kontekstual. Ketika ternyata ingin memecah NKRI, kami paling depan melawan,” tegas Rudi.
Menurutnya, kritikan terhadap kebijakan pemerintah adalah hal positif. Tetapi, Rudi mengharap salurannya benar.
Saran dan masukan pada pemerintah pun sangat baik. Selama, penyampaiannya beretika dan bermartabat.
“Apalagi kini kondisi pandemi. Seharusnya, hindari penyampaian aspirasi yang memicu kerumunan. Jangan memanfaatkan klaim kelompok agama tertentu untuk memaksakan kehendak,” tutupnya. (Lil)
Leave a Reply