Sejumlah kasus yang melibatkan pejabat eksekutif dan legislatif di lingkungan pemerintahan kabupaten Gresik yang saat ini menjadi fokus liputan wartawan di Gresik mendapat sorotan dan catatan para pewarta senior yang bertugas di wilayah Kabupaten Gresik. Dari kasus pungutan dana untuk pelantikan Kades terpilih, kasus penyunatan dana BOS dan kasus pernikahan manusia dengan kambing yang telah di ‘fatwakan’ MUI Gresik sebagai kasus penistaan agama.
Mereka juga mengkritik kinerja bupati terkait rencana pelantikan sejumlah pejabat selon ll, Kamis (23/6) dilingkungan Pemkab Gresik oleh Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani Mutasi yang kesekian kalinya. Diprediksi bakal mampu mendorong visi dan misi menantu KH Agus Ali Masyhuri itu, jika bupati lebih mengakomodir pejabat yang memiliki pengalaman panjang. Jika hanya kedekatan utamanya dipengaruhi orang orang disekitarnya yang tidak memiliki kapasitas dan kemampuan maka mutasi sebelumnya bakal terulang.
Aries Wahyudi salah satu dedengkot wartawan di Gresik, memiliki catatan tentang pemerintahan Gus Yani yang sudah berjalan 2 tahun ini. Menurutnya pemerintahan sekarang ini berjalan normatif dan tidak ada inovasi. Misalnya soal e-KTP, penanganan Covid Penataan kawasan Gresik Kota Lama (GKL) yang pembangunanya saat ini masih berjalan adalah peniggalan pemerintahan sebelumnya
Aries juga mencatat terkait jembatan di Desa Kacangan, Kecamatan Benjeng misalnya, yang ambruk pada akhir 2021 lalu hingga kini belum juga diperbaiki. Kabarnya, perbaikan dimulai bulan Mei sampai sekarang juga belum dimulai. Sekarang sudah bulan Juni akan berakhir. Seandainya dirinya bupati ia akan tegas karena jembatan itu akses perekonomian warga
Wartawan yang kini menglola perusahaan media klikjatim.com ini juga ‘nyenggol’ soal mutasi yang menurut catatanya ia menduga ada ‘pembisiknya’. Kalau pembisiknya memiliki kompetensi secara kedinasan dan secara keilmuan menguasai bisa membantu kerja bupati. Banyak pejabat eselon ll yang memiliki kemampuan. Hanya saja tidak terpakai. Semoga mutasi siang ini mereka dapat rempat sehingga bisa membantu kerja bupati.
Menurut sejumlah para pewarta senior lainya mutasi harus lebih berbasis ‘memfungsikan’ pejabat yang sudah kenyang pengalaman yang saat ini masih parkir di asisten, staf ahli dan menjabat di OPD yang tidak strategis untuk membantu Gus Yani. Gus Yani harus meninggalkan dan tidak melihat lagi histori pejabat khususnya saat bergulirnya pilbub.
Pejabat esselon ll yang saat ini masih aktif (belum pensiun) rata-rata telah bersentuhan dengan tiga bupati pilihan langsung pasca reformasi. Yang pertama adalah alm KH Robbach Maksum (2000-2010), Sambari Halim Radianto (2010-2020) dan saat ini Gua Yani (2020-2024).
Para pejabat eselon ll yang memiliki masa kepemimpinan tiga bupati yang saat ini belum mendapat kesempatan menjabat posisi strategis untuk membantu kinerja bupati Gus Yani agar maksimal adalah Darmawan saat ini Staf Ahli, pernah menjabat sebagai Camat, Kasatpol PP, Asisten dan terakhir menjabat sebagai Sektetaris Dewan (Sekwan). Abu Hasan saat ini menjabat Asisten, Kasatpol PP, Kepala Dinas BPBD, Malahatul Fardah saat ini Staf Ahli, pernah menjabat sebagai Kabag Ortala, Kabag Perekonomian, Kepala Dinas PMD dan Andhy Hendro Wijaya saat ini menjabat sebagai Staf Ahli, pernah menjabat sebagai Camat, Kabag Humas, Assisten Kadinas Prehubungan, Asisten, Sekretaris Daerah (Sekda). Mereka memiliki masa pensiun cukup panjang sehingga berkesempatan mendapatkan posisi di mutasi hari ini.
Gus Yani menurut catatan Mohammad Zaini Mujtaba wartawan senior lainya harus berani mengambil orang-orang yang memiliki pengalaman. Dan menurut kami mereka akan loyal terhadap siapa saja pemimpinya. Catatanya mereka beri kepercayaan dan dikongrol kinerjanya agar sesuai keinginan dan visi misi bupati. Mohammad Zaini Mujtaba adalah mantan reporter ANTV yang saat ini menglola berita online cakrawala.com
Mereka semua, imbuh Zaini panggilanya bisa menjadi motor penggerak OPD-OPD yang saat ini stagnan dan menbuat Gus Yani kecewa. Karena tidak semua pejabat yang saat kontestasi Pilbup ‘membantu’ pemenangan Gus Yani mampu menjabat diposisi strategis untuk pencapaian visi misi yang telah dijanjikan Gus Yani saat pencalonan.
Tahunya soal peraturan. Tetapi faktanya tidak sedikit pejabat yang ikut nyemplung aksi dukung mendukung saat pilbup di gelar untuk mengamankan jabatanya. Jusreru mereka yang di era sebelumnya tidak menjabat diposisi strategis mendukung calon baru untuk melawan incumbent. Dan kebetulan yang memenangkan adalah Gus Yani, tetapi setelah diberi jabatan faktanya tidak memiliki kemampuan.
Salah satu wartawan senior di Gresik, Masduki yang saat ini masih aktif menglola SurabayaPost.id ini juga mengaku tidak melihat ada pejabat ditingkat esselon ll yang memiliki figur yang disegani dilingkungan PNS Pemkab Gresik.
Misal sekda harus menjadi figur yang disegani dan memiliki kinerja yang bisa membawa beban bupati. Minimal 50% beban bupati bisa di ambil sekda. Kalau tidak, bupati akan kerja sendiri. Dan akan berat sekali, seperti yang kita lihat capaian kinerja bupati sangat minim. Dan itu pernah disampaikan pimpinan DPR saat wartawan jumpa pers dengan pimpinan DPRD Gresik.
Mutasi siang ini kemungkinan akan terjadi pergeseran pejabat yang cukup baik daripada mutasi sebelumnya. Kemungkinan akibat pejabat yang saat ini menjabat tidak mampu menjabarkan dan melaksanakan progres bupati. Yang lebih disayangkan, mereka yang saat ini menjabat sulit berkomunikasi dengan para wartawan yang telah memiliki kompetensi sebagai penulis di perusahaan media sari Dewan Pers. Sehingga jika ada kekeliruan atau kesalahan menggunakan kewenanganya menjadi bulan bulanan wartawan.
Menurut Cak Duki, ada banyak pelajaran buat teman pejabat dilingkungan pemerintahan. Termasuk DPRD Gresik. Karena tingkah polah mereka sendiri mengakibatkan jabatanya tidak bermanfaat justeru merugikan masyarakat
Cak Duki panggilan akrabnya mencontohkan, kasus BOS, kasus pungutan pelantikan Kades terpilih oleh Plt Dinas PMD dan saat ini masih hangat dan dikawal para pewarta adalah pernikahan manusia dan kambing yang melibatkan dua anggota DPRD Gresik.
Ini semua adalah potret pejabat yang harus menjadi bahan renungan untuk perbaikan kinerja kedepan. Karena mereka seperti tidak merasa sebagai pejabat dan wakil rakyat bukan hanya merugikan bupati dan lembaga DPR itu sendiri. Tetapi mereka juga merugikan masyarakat secara langsung
Saat ini kasus pungutan pelantikan kades oleh Plt PMD kasusnya telah dikembalikan Kejari Gresik ke Inspektorat. Alasanya kasusnya ridak terbukti ada tindak pidana. Kasus pungutan BOS SD, SMP sampai hari ini belum ada progres dari APH. Tetapi pihak Dinas Pendidikan mengaku akan melakukan perbaikan jika memang itu ada pungutan. Sedangkan kasus pernikahan manusia dengan kambing yang melibatkan anggota DPRD Gresik masih ditangani penyidik Polres Gresik. Dan sudah naik menjadi pentidikan yang dibuktikan dengan pengiriman surat SPDP ke Kejari Gresik.
Leave a Reply