GRESIK (SurabayaPost.id)–Pemerintah dinlai gagal memberikan subsidi pupuk bagi petani kecil. Penyebabnya pemerintah tidak mampu mengawal regulasi penyaluran pupuk bersubsidi dan membiarkan distritbutor nakal terhadap barang dalam pengawasan itu.
Protes keras itu dilontarkan Asosiasi Kepala Desa (AKD) Kabupaten Gresik Jawa Timur saat audiensi bersama PT Petrokimia Gresik bersama Dinas Pertanian serta Dinas Perikanan Gresik pada Selasa (14/2/2023).
Ketua AKD Nurul Yatim mengatakan dalam audiensi itu, masyarakat petani setiap masuk musim tanam selalu mrngalami kelangkaan pupuk subsidi. Menurutnya pemerintah gagal mengawal penyaluran pupuk bersubsidi.
“Alokasi pupuk di masyarakat sangat kurang, kami sering mendapat keluhan masyarakat petani terkait pupuk subsidi. Pemerintah gagal mengawal regulasi penyaluran pupuk bersubsidi,” katanya.
Nurul Yatim menambahkan, meski melakukan audiensi selama tiga jam, para kepala desa tidak mendapatkannya solusi terbaik. Selain petani, para petambak yang membutuhkan pupuk subsidi juga kesulitan.
“Dalam diskusi ini tidak ada solusi apapun, kami hanya meminta solusi terbaiknya seperti apa, tapi saya yakin Petrokimia akan berbuat sesuatu, jika tidak, kami akan buat sesuatu,” ujarnya.
Ditambahkan Mohammad Bahrul Ghofar Kades Gredek, tidak ada yang salah didalam regulasinya, tetapi pelaksanaanya amburadul karena distributor dan kios dibiarkan leluasa bermain untuk kepentingan tertentu. Sehingga adanya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tidak ada fungsinya.
“Adanya Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3). Ada Distribution Planning dan Control System (DPCS) yang katanya pengawasan real time. Faktanya kelangkaan pupuk selalu terjadi di saat petani masuk masa tanam. Kami sebagai kades yang selalu jadi sasaran cemoh petani. Kami dianggap tidak mampu melayani kebutuan petani. Padahal kami tidak bagian dari apapun soal pupuk subsidi ini,” ungkapnya.
Kades vokal ini meminta kepada pemerintah dan Petrokimia Gresik sebagai produsen pupuk untuk membantu petani dengan kewenanganya. Setidaknya Petro yang memiliki kewenangan memberikan sanksi kepada distributor untuk diawasi secara ketat. Jangan dibiarkan longgar sehingga ada kemungkinan merugikan negara.
“Mestinya selaku produsen Petro wajib mengawasi distributor dan kios, dengan turun dilapangan. Bagaimana kios dan distributor menjalankan tugasnya. Katanya pupuk subsidi barang dalam pengawasan. Kapan diawasinya kok sampai petani menjerit tidak dapat pupuk kok ayem ayem saja. Tapi kami hanya kades, tapi kami geliasah karena pupuk tidak ada,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Eko Anandito Putro membenarkan jika memang alokasi pupuk bersubsidi di kalangan petani Kota Pudak masih kurang.
Gresik, kata Eko mendapat alokasi pupuk bersubsidi hanya padi, kedelai, jagung, bawang merah, cabai merah dan kopi. Hal ini sesuai peraturan menteri pertanian.
“Pupuk NPK masih kurang sekitar 40 persenan,” ujarnya.
Sementara itu, dalam paparannya, VP Penjualan Wilayah IV Pupuk Indonesia, Rizki Chandra Sakti mengaku, perusahaannya menyiapkan stok pupuk bersubsidi 17.287 ton per 14 Februari 2023.
“Dengan rincian, stok Urea sebanyak 5.405 ton dan NPK 11.882 ton. Ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 yang memfokuskan pupuk bersubsidi hanya pada pupuk Urea dan NPK,” ujarnya.
Dia pun membantah adanya kelangkaan pupuk subsidi di Gresik. Rizki mengklaim selama ini persediaan pupuk bersubsidi tersebut aman setidaknya 14 hari kedepan.
“Jumlah Urea mencapai 414 persen dari ketentuan minimum Pemerintah, sementara NPK sebesar 1.776 persen,” ujar Rizki.
Dia mengungkapkan, memang selama ini terjadi gap antara kebutuhan petani dengan alokasi pupuk bersubsidi yang ditetapkan pemerintah.
Kebutuhan urea petani yang tercatat dalam Elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) tahun 2022 sebesar 28.724 ton, sementara kebutuhan NPK sebanyak 29.341 ton.
Sedangkan, e-Alokasi Urea di Gresik tahun 2023 sekitar 26.083 ton. Jumlah tersebut hanya mampu memenuhi 91 persen dari kebutuhan petani. Berikutnya e-Alokasi NPK di Gresik tahun 2023 sebanyak 13.378 ton.
“Alokasi ini hanya mampu memenuhi 46 persen kebutuhan petani,” tutup dia.
Leave a Reply