MALANG (SurabayaPost.id) – Penguatan ekonomi kerakyatan kembali mengemuka dalam Forum Cangkrukan Pancasila yang digelar Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur. Forum yang berlangsung di NK Cafe, Kecamatan Karangploso, Rabu (5/7/2026) ini mendorong lahirnya kebijakan yang lebih berpihak kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Isu utama yang mengemuka adalah perlunya peningkatan insentif perpajakan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai implementasi nyata dari Ekonomi Pancasila.
Ketua Pelaksana Forum, Djoni Sudjatmoko, mengatakan arah transformasi ekonomi saat ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto tentang Ekonomi Pancasila.
Menurutnya, prinsip dasarnya adalah keberpihakan kepada pelaku usaha kecil tanpa menghambat pertumbuhan usaha besar.
“Inti dari Ekonomi Pancasila yang kami pahami adalah harus tajam ke atas, kepada perusahaan-perusahaan besar dan penguasa, tetapi mengayomi yang di bawah. Pelaku usaha mikro dan kecil harus benar-benar mendapat perlindungan dan insentif,” ujar Djoni.
Ia menyoroti aturan perpajakan saat ini yang dinilai memberatkan. Pelaku UMKM dengan omzet di atas Rp4,8 miliar langsung masuk skema perpajakan umum dan dikenai beban administrasi lebih kompleks.
“Kami mengusulkan agar kemudahan perpajakan bisa diperluas. Jangan baru omzet di atas Rp4,8 miliar sudah dianggap besar. Kalau ingin ekonomi nasional melenting, pelaku usaha harus diberi ruang berkembang lebih dulu,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua PWNU Jawa Timur, Gus Kikin, menegaskan pembahasan insentif UMKM sangat relevan karena mayoritas warga Nahdliyin bergerak di sektor mikro dan kecil.
“Kita banyak warga di level mikro dan kecil. Mereka memang membutuhkan pendampingan, dukungan, dan perlakuan khusus agar usahanya bisa berkembang,” kata Gus Kikin.
Ia berharap pemerintah bisa memberikan keringanan lebih besar, bahkan pembebasan pajak untuk pelaku usaha mikro.
“Kalau bisa yang mikro dan kecil itu tidak dibebani pajak. Mereka sudah menanggung banyak beban usaha dan kebutuhan keluarga. Kalau sampai mereka berhenti usaha, justru akan menjadi beban bagi negara,” tuturnya.
PWNU Jatim sendiri, kata Gus Kikin, terus mendorong penguatan ekonomi warga melalui jaringan organisasi hingga tingkat ranting dan anak ranting.
Hasil diskusi Cangkrukan Pancasila ini akan dirumuskan menjadi rekomendasi resmi dan disampaikan kepada Kementerian Keuangan hingga Presiden.
Apabila rekomendasi tersebut tidak mendapat tindak lanjut, PWNU Jatim tidak menutup kemungkinan menempuh jalur judicial review terhadap aturan yang dinilai tidak berpihak kepada UMKM.
Forum ini diharapkan menjadi awal lahirnya gagasan kebijakan yang berdampak langsung bagi jutaan pelaku usaha kecil di Jawa Timur dan Indonesia. (lil).