MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Melalui peluncuran aplikasi jual beli online bertajuk Malang beli produk lokal (Malpro), Walikota Malan, H Sutiaji mendorong seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkot Malang untuk membeli produk- produk pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).
Hal tersebut disampaikan Walikota Sutiaji saat menghadiri Launching Malpro aplikasi belanja UMKM, di halaman parkir Mini Block Office Taman Rekreasi Kota (Tarekot), Senin (13/03/2023).
“Setelah dilaunching berarti harus digunakan. Sehingga nanti memperdaya UMKM, tingkat kesejahteraannya naik. Juga untuk mengurangi ketebalan (porsentase) gini ratio di kota Malang, yang itu menjadi persoalan terus menerus,” ujar Walikota Malang, H Sutiaji.
Dirinya menambahkan, seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkot Malang telah diwajibkan untuk berbelanja produk UMKM dengan memanfaatkan aplikasi Malpro tersebut. Namun, disinggung mengenai besaran nominal yang harus dikeluarkan oleh masing-masing pejabat, Sutiaji mengaku bahwa hal tersebut masih akan dikaji dalam pembahasan Peraturan Wali Kota (Perwal) Tentang Kewajiban ASN Belanja UMKM, yang akan segera dibentuk.
“Sebagian besar ASN, tadi sudah mencoba berbelanja. Cuma kisaran jumlah belum kami tentukan. Nanti kita lihat di Perwalnya. Saya sudah konsultasi dengan Korsupgah KPK untuk dibuatkan Perwalnya agar kewajiban belanjan UMKM oleh ASN ini dinaungi oleh kita. Mulai dari kebutuhan bahan pokok seperti beras, minyak, susu, dan lain-lain, itu dijumlah kebutuhannya berapa,” tuturnya.
Lebih lanjut, dengan dilaunchingnya aplikasi tersebut. Sutiaji menghimbau agar para perangkat kelurahan di Kota Malang dapat memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat, terlebih pelaku usaha di masing-masing wilayah terkait dengan pengoperasian aplikasi belanja daring tersebut.
“Ya ini kan baru dilaunching, nanti upaya selanjutnya saya minta dibikinkan tutorial, jadi minimal di kecamatan dan kelurahan itu ada sosialisasinya,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Malang, Muhammad Nur Widianto mengatakan jika pihaknya masih terus mengembangkan Aplikasi Malpro tersebut. Terlebih hingga saat ini transaksi hanya dapat dilakukan dengan cara Cash Delivery Order (COD).
“Sementara saat ini kan transaksi bersifat COD, kita sedang komunikasi dengan Bank Jatim dan himpunan perbankan untuk layanan cashless,” tuturnya.
Ia pun berharap UMKM yang tergabung dalam aplikasi Malpro dapat semakin meningkat. Dari 165 UMKM yang tergabung, 116 di antaranya merupakan binaan Diskopindag dan 96 lainnya dari Dispangtan Kota Malang.
Selain itu, kata dia, pembenahan lain yang tengah ditekuni ialah pencatatan UMKM yang belum tersentuh digitalisasi. Untuk itu, selain aplikasi Malpro, di acara tersebut juga meluncurkan aplikasi Tukusam hasil kolaborasi dengan komunitas.
“Pembenahan lainnya bersifat pencatatan karena banyak UMKM mikro atau ultra mikro belum memiliki kebiasaan terkait ekonomi digital. Nanti kita berikan pembekalan secara bertahap agar toko kelontong bisa paham proses berbasis digital,” jelas Widianto.
Ditempat yang sama, Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi menjelaskan bahwa Kota Malang memiliki lebih dari 80 ribu UMKM. Dari keseluruhan jumlah tersebut baru 21 ribu UMKM yang aktif.
‘ UMKM yang telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) berjumlah lebih dari 5 ribu, dan yang telah memiliki sertifikasi halal sekitar 2 ribu UMKM,” tandasnya. (*)
Leave a Reply