GRESIK (SurabayaPost.id)-Pembangunan infrastruktur era Presiden Joko Widodo diakui Bupati Gresik Sambari Halim Radianto sebagai kesuksesan besar yang belum pernah diukir pemerintahan sebelumnya. Ia selaku bupati yang merupakan bawahanya presiden mengaku bangga sehingga mempunyai tanggungjawab untuk menyampaikanya keberhasilan presiden saat ini.
“Dulu sebelum ada tol yang sudah sambung menyambung seperti saat ini jika hendak bepergian ke luar kota harus bangun pagi-pagi betul. Sekarang tidak, karena meski kita bepergian ke Jakarta maupun kota-kota lain terasa lebih dekat sehingga tidak memakan wakti dan biaya yang banyak,” kata Sambari dihadapan ratusan kepala desa saat kegiatan sosialisasi pelaksana pemungut pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh
Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Gresik bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik, Selasa (12/3).
Ditambahkan Sambari, pencapain pembangunan infrastruktur ini adalah pencapaian yang belim pernah dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya. Karenanya pihaknya meminta agar seluruh kades menyampaikan keberhasilan pembangunan yang telah berhasil laksanakan pemerintahan era Presiden Joko Widodo. “Wajib kita dukung, karena pembangunan bukan hanya infrastruktur, tetapi dibidang lain-lain seperti pengentasan kemiskinan dan ada yang menarik lagi untuk lima tahun kedepan. Seperti kartu pra kerja, kartu kuliah gratis agar tidak ada lagi anak yang hanya cukup tamat SMA maupun SMK. Tetapi harus sarjana,” ungkap Sambari didepan Kajari Gresik Pandoe Pramoekartika.
Terkait dengan sosialisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yang berlangsung di ruang Mandala Bhakti Praja, Kantor Bupati Gresik mengingatkan bahwa pajak adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak.
Oleh sebab itu, Bupati meminta kepada BPPKAD, Camat se Gresik, Kepala Desa dan pelaksana pemungut PBB untuk melakukan pendataan kembali para wajib pajak sehingga data yang ada tersebut valid.
“Saya minta data wajib pajak yang diserahkan kepada pemerintah sifatnya valid. Dan ini adalah wujud untuk mendukung program pemerintah pusat,” ujar Sambari.
Selain melakukan pendataan secara valid dan akurat, Bupati juga meminta kepada para Kades dan pelaksana pemungut pajak untuk aktif memberikan sosialisasi kepada maysarakat terkait kewajibannya menunaikan pajak.
“Kepada kepala BPPKAD, saya minta agar SPPT dapat segera diturunkan kepada wilayah desa ataupun kota agar dapat langsung diberikan kepada warga masyarakat,” pinta Bupati Sambari.
Sosialisasi tersebut menghadirkan Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Pandoe Pramoekartika, Kasi Pidsus Kejari Gresik Andrie Dwi Subianto dan Kasi Intel Kejari Gresik Bayu Purbo Sutopo.
Sementara itu, Kajari Gresik Pandoe Pramoekartika menjelaskan sosialisasi tersebut digelar sesuai dengan Undang-undang No. 06 tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang No.23 tahun 2014 tentang Pemda.
Leave a Reply