MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Wali Kota Malang, H Sutiaji, dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) percepatan penanggulangan angka kemiskinan di Kota Malang tahun 2023, di hotel Savana, Kamis (11/05/2023) menyebut, data yang valid bisa menjadi salah satu cara untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Malang.
Hadir bersama Wakil Walikota Malang, Ir. H. Sofyan Edi Jarwoko selaku Ketua TKPK Kota Malang, orang nomor satu di Pemkot Malang ini juga fokus menyoroti implementasi dan progres yang sudah dilakukan. Walikota Sutiaji mengingatkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan dalam rangka mencapai target capaian penurunan angka kemiskinan RPJMD sebesar angka 3.77 %.
Sutiaji juga menyampaikan dirinya tidak ingin terbuai dengan pencapaian eksisting tahun 2022 di angka 4,37%. Menurutnya, data eksisting adalah data dinamis yang dapat berubah setiap saat sehingga tidak bisa dijadikan patokan. Dirinya ingin memberikan penguatan dan tidak ingin terlena dengan kondisi sekarang.
“Kemiskinan ini perlu mendapat perhatian dan keseriusan dari kita semua, PR kita masih banyak, target RPJMD 3,77%, itu yang harus kita capai. Maka, perlu bagi kita mengevaluasi lagi. Alhamdulillah saat ini, eksisting data kemiskinan tahun 2022 sebesar 4,37, sedikit lagi kita mencapai target, tapi perlu dipahami data ini bersifat dinamis, artinya dapat berubah sewaktu-waktu. Inilah yang perlu kita upayakan bersama”, terang Sutiaji.
“Kalau melihat hasil, tentu kita bersyukur, ada peningkatan dibanding tahun 2021, berarti upaya kita membuahkan hasil, tetapi langkah yang sudah dilakukan perlu dikuatkan lagi, perlu dimaksimalkan lagi, mumpung masih ada waktu bagi kita semua menyelesaikan target-target RPJMD. Itu sebagai bentuk tanggung jawab kita kepada masyarakat Kota Malang,* ujarnya.
Menyinggung upaya yang dilakukan Pemkot Malang, Sutiaji meminta semua perangkat daerah untuk mempunyai rasa tanggung jawab yang sama. Lebih lanjut pria yang juga hobi bulutangkis ini menjelaskan hal pertama yang perlu dilakukan adalah validitas data, kemudian dilanjutkan dengan updating data, dan yang ketiga adalah memperkuat kolaborasi internal antar perangkat daerah dan para stakeholder.
“Langkah awal nya tentu validitas data, ini penting, untuk menentukan bagaimana proses yang harus dilakukan. Kita gunakan 2 sumber data, ada DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) dan data P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan ekstrem). Langkah kedua harus ada updating data, karena memang data ini bersifat dinamis, maka perlu kita kuatkan disini, kita punya aplikasi Sam Gepun Basa, kita juga punya aplikasi Pedekate Sam, mari kita maksimalkan bersama dua aplikasi ini, jangan cuma di launching saja,” cetus Sutiaji.
“Ketiga, bagaimana kita membangun kolaborasi dan kerjasama antar internal perangkat daerah, ini yang penting. Terkait ini bagaimana Bappeda menentukan indikator nya, yang harus ditindaklanjuti semua perangkat daerah, karena semua berperan. Jangan lupa kita juga perlu mengembangkan kolaborasi bersama stakeholder, masyarakat punya potensi yang luar biasa, ini modal dan peluang bagi kita semua,”ucap Sutiaji.
Senada dengan apa yang disampaikan Walikota Sutiaji, Bung Edi, Wakil Walikota Malang yang juga sebagai Ketua TKPK Kota Malang, mengatakan data DTKS dan P3KE adalah pedoman dasar yang digunakan, Oleh karena itu, pada tahun 2022 lalu, Pemkot Malang telah melakukan proses pendataan kesejahteraan sosial di 2 kecamatan, yaitu Sukun dan Kedungkandang.
“DTKS dan P3KE adalah data pedoman yang kita pakai sebagai data dasar, dan sudah dilakukan pendataan tahun 2022 lalu, ada 2 kecamatan yang sudah didata, Kecamatan Sukun dan Kedungkandang. Hasil dari pendataan 2 kecamatan itu, 28.347 KK yang berhasil ditemui, rinciannya 6.909 KK masuk kategori sangat miskin, 11.842 KK dengan kategori miskin, 6.626 masuk kategori hampir miskin, dan 2.970 KK dikategorikan tidak miskin” terang Bung Edi.
Menanggapi hasil tersebut, dirinya selaku Ketua TKPK menginstruksikan kepada jajaran perangkat daerah untuk lebih melakukan intervensi terutama dalam rangka implementasi kebijakan di lapangan. Bung Edi mencontohkan program yang berperan besar seperti pemberian bea siswa, program bantuan sembako (BPNT) dan program-program pro masyarakat lainnya yang telah dilakukan dapat terus dioptimalkan.
Dirinya juga mengatakan perlu kolaborasi yang kuat antar stakeholder baik antar perangkat daerah bahkan sampai ke tingkat Kelurahan serta bagaimana keterlibatan stakeholder lainnya untuk mendukung penanggulangan kemiskinan di Kota Malang. (Hms*)
Leave a Reply