Tuntaskan Guru Honorer, Lima Institusi Gelar Rakor

Mendikbud Muhadjir Effendy bersama Mendagri, Menpan RB, Kepala BKN dan utusan Pemda saat menggelar Rakor di Jakarta.

JAKARTA  (SurabayaPost.id) – Pemerintah sangat  optimistis bisa menyelesaikan masalah guru honorer. Untuk itu lima institusi menggelar rapat koordinasi  (Rakor), Kamis (1/8/2019).

Di antara kelima institusi itu adalah Kemendikbud, KemenPAN-RB, Kemendagri. Selain itu, BKN dan Pemda. Mereka menggelar Rakor demi menyelesaikan masalah guru honorer tersebut.   

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, menghadiri Rakor  penyelesaian masalah guru honorer yang diselenggarakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (30/7/2019), di Hotel Bidakara, Jakarta.

Rapat koordinasi ini selain dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri PAN-RB Syafruddin, juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo. Disamping itu, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta perwakilan 542 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Terdapat dua agenda yang dibahas dalam rapat koordinasi tersebut. Di antaranya  mengenai perencanaan ASN tahun 2020-2024, dan kedua, tentang pengadaan ASN tahun 2019.

Dalam rakor ini, masing-masing kementerian memberikan penjelasan, yaitu, Kebijakan manajemen ASN oleh Menteri PAN-RB, Reformasi pendidikan berbasis zonasi oleh Mendikbud, dan Penguatan sinergi antar SKPD dalam penyusunan kebutuhan ASN oleh Mendagri.

Selain itu, Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2019 oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Kebijakan tata kelola pendidikan oleh Dirjen GTK Kemendikbud, Kebijakan pembangunan SDM dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan oleh Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama, dan Hasil evaluasi pengadaan CPNS 2018 oleh Kepala BKN.

Mendikbud Muhadjir Effendy saat diwawancarai wartawan tekait penyelesaian masalah guru honorer

 

*Pengadaan Guru PNS*

Terkait dengan pengangkatan guru PNS, Mendikbud Muhadjir Effendy, seusai rapat koordinasi menyampaikan bahwa pengangkatan guru terbagi atas 3 skema, yaitu, pertama untuk menuntaskan guru honorer, kedua untuk mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir, dan ketiga untuk menambah atau mengangkat guru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.

Dalam upaya menuntaskan pengangkatan guru honorer, Mendikbud menegaskan kembali imbauan MenPAN-RB agar sekolah tidak mengangkat guru honorer. “Tadi Pak MenPAN juga sudah menyampaikan supaya tidak ada lagi pengangkatan guru honorer, yang ada ini mau kita selesaikan,” ujar Mendikbud.

Selain itu, Muhadjir Effendy juga menyampaikan usulan agar masa pensiun guru diperpanjang sembari menunggu pengangkatan ASN yang tetap dan penegasannya akan dibuatkan dalam bentuk surat edaran.

“Nanti segera akan kita buatkan edaran, Insya Allah akan ada surat edaran bersama antara saya dengan Mendagri. Untuk itu, nanti kalau ada yang masih nekat mereka tentu saja akan kita beri sanksi. Karena guru pensiun kan 60 tahun, saya kira kalau masih segar bugar masih bisa bertahan sampai 5 tahun, sehingga kita memberi kesempatan sampai tahun 2024 kami berjanji akan berusaha untuk akan menuntaskan masalah guru honorer,” jelas Muhadjir Effendy.

Rencananya rekruitmen akan dilakukan secara bertahap. Sehingga pada tahun 2024 dapat menuntaskan sekitar 700.000 lebih guru yang sekarang masih berstatus honorer. (lil)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.