MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin paparkan 4 Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda). Hal itu dijelaskannya sebagai upaya mendorong terwujudnya kemandirian fiskal. Dan dijelaskannya dalam Rapat Paripurna Penjelasan Penyampaian Wali Kota Malang terhadap 4 Ranperda di Gedung DPRD Kota Malang, Senin (24/2/2025).
Keempat Ranperda itu yakni Ranperda Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Ranperda Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Tugu Artha Sejahtera.
Kemudian Ranperda Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang serta Ranperda Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perparkiran.
Ali Muthohirin menyampaikan bahwa terkait dengan Ranperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memang mengacu para arahan Kemendagri dan Kemenkeu RI. Dimana, Pemda diminta mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masing masing daerah.
“Terkait PDRD ini, memang ada perubahan dan evaluasi dari Kemendagri dan Kemenkeu RI terkait dengan potensi yang masih bisa digali di Kota Malang sebagai basis PAD kita. Sehingga nanti harus dimasukkan dalam nomenklatur Perda sebagai dasar untuk menarik retribusi,” jelasnya.
Sejumlah potensi PAD telah dipetakan oleh Pemkot Malang. Misalnya saja retribusi parkir, hasil pengelolaan sampah, hasil pengelolaan bibit tanaman pangan hingga pemanfaatan aset gedung milik Pemkot yang bisa menjadi sumber pendongkrak PAD Kota Malang.
“Nanti tentu detailnya akan dibahas lagi dengan legislatif. Barang kali masih ada masukan berkaitan dengan PAD Kota Malang. Jadi nanti akan kami hitung berapa potensi yang bisa masuk PAD,” ujarnya.