BATU (surabayapost.id) – Tulisan “Salam Solidaritas Dari Pemerintah Kota Batu , Karyawan & Staff Jatim Park Group” di goodybag (tas) Sembako yang diberikan pada warga membuat keki kalangan DPRD Batu. Sebab mereka khawatir 30 ribu paket sembako yang diberikan Jatim Park Group pada warga “ditumpangi”.
Makanya, aparat penegak hukum diharap memantau agar tidak terjadi dugaan tindak pidana korupsi di tubuh Pemkot Batu. Apalagi sampai diklaim kalau pembagian Sembako itu dari Pemkot Batu.
Hal tersebut disampaikan anggota DPRD Batu yang sekaligus Ketua Fraksi PKB H M Didik Subiyanto, Jumat (10/4/2020). Menurut Politisi PKB yang sapaan akrabnya Kaji Biyanto ini, terkait kerja nyata JTP Group yang sudah bersedia telah membantu puluhan ribu paketan sembako yang retribusikan kepada masyarakat Kota Batu.
“Itu jangan sampai terjadi Pemkot Batu mengklaim tas kemasannya atau sampai terjadi di SPJ kan nantinya.Karena Pemkot sudah menganggarkan sendiri terkait dampak wabah covid -19 mencapai besaran ratusan juta miliar.Artinya perusahaan itu jangansampai direcoki dengam embel – embel tulisan seperti itu,” mintanya.
Karena lanjut dia, kuatirnya masyarakat yang tidak mengerti dianggapnya ribuan paketan tersebut malah dianggap Pemkot Batu yang menyalurkan.
“Karena dibalik terkait covib – 19 ini kebijakan pemerintah pusat maupun dari aparat penegak hukum ( APH ) memberi kemudahan pergeseran anggaran dan menganggarkan bencana non alam ini.Di Kota Batu dari besaran pergeseran anggaran sebelumnya senilai Rp 59,4 miliar menjadi Rp 102 miliar. Dengan besaran anggaran ratusan miliar tersebut APH jangan sampai lengah dan harus benar – benar memonitor kegunaannya,” harapnya.
Karena menurut dia, kuatir ada oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan kesempatan melakukan korupsi dibalik wabah ini.
” Maka DPRD sebagai fungsi kontrol yang harus mengemban ananah.Jadi menurut Kaji Biyanto sudah sepakat dengan beberapa rekan – rekan sejawatnya agar Kota Batu benar – benar bersih dan tidak ada oknum – oknum yang melakukan tindakan korupsi,” ujarnya.
Disisi lain politisi dari partai Gerindra Agung Sugiono, mengaku fungsi dewan agar benar – benar dipercaya oleh masyarakat, memang harus benar- benar menjalankan tugas pokok dan fungsinya (Tupoksi) selaku wakil rakyat.
” Mari APH dan para dewan juga saling mengawasi penggunaan uang negara yang notabene uang rakyat yang digunakan,” tandasnya.
Dengan begitu, tandas dia terkait anggaran Covid – 19 ini yang sudah dipersiapkan oleh Pemkot Batu harus segera dijalankan. Sebab anggarannya sudah disetujui dewan.
” Yang penting digunakan sesuai apa adanya dan tidak dikorupsi, jadi apa yang mau dikhawatirkan. APH libatkan semua untuk mengawasi kegunaan anggaran tersebut. Tujuannya kalau ada oknum – oknum yang mau bermain – main dengan uang negara agar tidak punya kesempatan karena merasa dipantau APH,” paparnya.
Diwaktu yang sama disampaikan oleh Ketua Fraksi dari PDIP Khamim Tohari.Menurut politisi PDIP yang sapaan akrabnya Khamim ini,pemerintah jangan menganggap remeh terkait wabah Covid – 19 ini.
“Apa sulitnya dan kenapa tidak segera bertindak dan menggunakan anggaran tersebut untuk kepentingan masyarakat.Sementara ini eksekutif hanya terkesan sibuk dengan teori dan tidak segera bekerja nyata. Seperti halnya pembelian masker dan disanitazer serta pembagian sembako juga belum dijalankan. Dan malah pihak perusahaan swasta yang lebih peka. Salah satunya JTP Group ini,” pungkasnya.
Sementara itu Manajer Marketing dan Humas JTP Group Titik S Harianto menjelaskan terkait pembuatan tas kemasan sembako itu. Menurut dia, tas tersebut yang membuat JTP.
Kalau ada tulisan Pemkot Batu, menurut dia, itu sudah seizin Wali Kota Batu, Dewanti Rumpoko. “Jadi sebelum kegiatan JTP dilakukan, kita nuwun sewu (permisi dulu) ke Wali Kota Batu Ibu Dewanti Rumpoko. Dan desain tulisan tas tersebut saya juga sudah izin ke beliaunya. Saya tunjukkan juga ke Ibu Dewanti. Jadi tas yang dibuat JTP memang ditulisi Pemkot Batu atas inisiatif JTP,” jelasnya. (gus).
Leave a Reply