Sejumlah Parpol di Sampang Masih Persoalkan DPT

SAMPANG (SurabayaPost.id) – Memasuki pesta demokrasi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pilleg) 2019 mendatang, sejumlah Partai Politik (Parpol) di Sampang mempertanyakan isu yang masih hangat dan cukup aktual untuk diangkat yakni proses Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Karena proses pendataan pemilih tersebut, sampai saat ini dinilai masih menyisakan sejumlah permasalahan yang belum tuntas. Sehingga mengakibatkan sengketa politik yang berlarut-larut dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sampang 2018 beberapa waktu lalu, bahkan berujung Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

“Proses pengolahan DPT kami nilai terkesan ekslusif, karena dengan penutupan 6 digit dalam data tersebut. Sehingga hanya pihak terkait saja yang mengetahui sedangkan masyarakat umum tidak dapat mengakses data itu, ” ungkap Ilyas Mustafa, dari Partai Bulan Bintang (PBB), Rabu (12/12/2018).

Pernyataan Ilyas itu disampaikan dalam acara forum diskusi politik dan silaturrahmi yang digelar oleh Bupati Sampang dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di PKPN Sampang. Namun sejumlah Parpol sangat menyayangkan tidak hadirnya, Pj Bupati Sampang, Jonathan Judianto, Kapolres dan Dandim 0828 serta Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam pertemuan tersebut.

Salah satu penanya dari Partai Gerindra juga menyatakan, persoalan DPT cukup krusial jika tidak segera dibenahi, maka dalam pelaksanaan Pilleg dan Pilpres mendatang akan menimbulkan celah adanya gugatan sengketa politik ke MK.

“Kita berharap agar lembaga terkait, benar-benar serius dalam menyelesaikan persoalan DPT tersebut, agar Sampang tidak menjadi langganan gugatan di MK, ” ujarnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (plt) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Sampang, Husairi menyatakan, pihaknya menyambut baik agenda tersebut, namun diakuinya perlu ada pembenahan dalam kegiatan selanjutnya, terutama dengan tidak hadirnya Bupati karena ada keperluan mendadak serta sejumlah unsur Forkopimda.

“Tapi yang jelas dari hasil pertemuan itu, terutama saran-saran Parpol akan ditindaklanjuti dan hasilnya nanti kita sampaikan kepada Bapak Bupati, ” kata Husairi.

Selanjutnya ia menyampaikan, pihak Bakesbangpol hanya sebatas mengimbau agar semua elemen masyarakat tetap menjaga kondusifitas dalam pelaksanaan Pilleg dan Pilpres mendatang. Karena pihaknya tidak dapat intervensi dalam proses politik tersebut. (rud)