Poeple Power dalam Perspektif Ramadhan

10 May 2019 - 21:42 WIB

Oleh : M Husni Mubarok – MHM

Beberapa bulan terakhir ini, kita disibukkan oleh hiruk pikuk perpolitikan di Indonesia. Sejak sebelum pendaftaran pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden 2019 sampai Pilpres yang telah selesai dilaksanakan pada tgl 17 April 2019, tepatnya Hari Rabu itu, ternyata menyisakan banyak misteri dalam berdemokrasi.

Pilpres telah usai, namun problem demi problem terus bergulir. Mulai dari Panitia penyelenggara Pemilu 2019 yang meninggal secara massal, dugaan terjadinya “kecurangan” dalam Pemilu tersebut sampai pada akhirnya muncul opini tentang People Power (Baca: Kekuatan Rakyat).

Seruan akan adanya People Power itu dilontarkan pertama kali oleh seorang Profesor, dikenal sebagai salah satu Tokoh Nasioanal dan selalu menyuarakan kritik pedas kepada Pemerintahan siapapun, sebut saja Prof DR Amin Rais yang telah menjatuhkan Alm. Presiden Gus Dur dari hasil “kongkalikong” bersama Megawati Soekarno Putri saat itu. Amin Rais dikenal juga sebagai pentolan Muhammadiyah tidak pernah menunjukkan sikap elegannya terhadap sebuah Rezim karna bukan dirinyalah yang memimpin Rezim tersebut.

Sebagai salah satu Pentolan Organisasi Islam terbesar kedua setelah NU, seyogyanya Amin Rais menempatkan issu People Power pada tempat yang mestinya mampu dipahami secara utuh didalam Bulan Suci Ramadhan ini, mengingat ia pun tau persis tentang pentingnya menghormati Bulan Suci Ramadhan.

People yang artinya Rakyat, Power dengan devinisi sebagai Kekuatan, maka didalam Negara berpenduduk Muslim terbesar didunia ini, semestinya tidak hanya dipahami sebagai Kekuatan Rakyat untuk melawan sebuah Rezim, tetapi lebih dari pada itu People Power adalah; Rakyat Indonesia dengan populasi penduduk mayoritas Muslim mampu menahan diri, mampu menata hati dan mampu mengarahkan sikap serta lisan secara Islami. Begitulah semestinya People Power diartikan dalam suasana Ramadhan, bukan membuat gaduh suasana didalam Bulan Suci ini. Maka usul saya dalam tulisan ini; Sebaiknya Elit Politik didalam Pemerintahan Jokowi tidak membuat kebijakan yang dapat memperkeruh suasana, tetapi juga sebaliknya Elit Politik yang merasa dirugikan atas Pemilu serentak ini, mampu menahan para pendukungnya untuk menempuh jalur Demokrasi, mengedepankan Aspek Politik RahmatanLil’alamin, Hukum dan Moral, karna ketiganya tidak bisa dipisahkan dari tubuh bernama Demokrasi tersebut.

Sekian..!
Penulis: Tokoh Muda Nasional