Jelang Kontestasi Politik 2024, Pj. Walikota Malang Tekankan Netralitas ASN

Jelang Kontestasi Politik 2024, Pj. Walikota Malang Tekankan Netralitas ASN. (Dok. Prokompim)
Jelang Kontestasi Politik 2024, Pj. Walikota Malang Tekankan Netralitas ASN. (Dok. Prokompim)

MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Jelang kontestasi politik tahun 2024 mendatang, Pj. Walikota Malang, Dr. Ir. Wahyu Hidayat, M.M, menggelar rapat koordinasi camat dan lurah se-Kecamatan Lowokwaru. Rakor ini berfokus pada peran camat dan lurah dalam menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden.

“ASN yang ada diwilayah memang memiliki peran karena lebih dekat dengan masyarakat, dan ke depan teman-teman yang ada di kelurahan akan lebih banyak lagi berhadapan langsung dengan masyarakat, apalagi menjelang tahun 2024 ada tiga perhelatan yang akan dilaksanakan,” ungkap Wahyu saat memimpin rakor di Kantor Kecamatan Lowokwaru, Jumat (24/11/2023).

Orang nomor satu di Pemkot Malang itu mengungkapkan jika kondusifitas dan keamanan daerah merupakan hal utama yang harus dijaga menjelang pelaksanaan pemilu 2024. “Terkait perhelatan besar di tahun 2024 ini, untuk ASN yang ada di Kelurahan tanggung jawabnya tidak mudah, tentu harus bisa diperhatikan mengingat sebagai kepanjangan tangan dari kita (pemerintah), agar di wilayahnya masing-masing bisa kondusif,” jelas Wahyu dilansir dari rilis Bagian Prokompim Setda Kota Malang.

Jelang Kontestasi Politik 2024, Pj. Walikota Malang Tekankan Netralitas ASN. (Dok. Prokompim)

Wahyu menekankan ASN yang ada di wilayah harus bisa menghadirkan kenyamanan, menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah masing-masing. “untuk ASN yang ada di kelurahan, saya berharap banyak segala macam hal-hal yang memang patut kita curigai, kita akan koordinasikan dengan pak lurah dan pak cumat agar kita gali permasalahanya, karena bisa jadi pemicunya berasal dari daerah paling bawah,” bebernya.

Dengan banyaknya media komunikasi, dirinya juga meminta ASN yang ada di wilayah untuk berhati-hati agar tidak terbawa dengan hal-hal yang bisa menyebabkan perpecahan. “Komentar-komentar di media sosial dikurangi pada saat kampanye, me-like postingan pun juga salah, untuk itu terkait dengan media social kalau bisa ditahan dan terus hati-hati, agar kondusifitas tetap terjaga,” pungkasnya. (*)