MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Kota Malang, Senin (9/3/2026). LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama satu tahun anggaran.
Dalam pemaparannya, Wahyu Hidayat menjelaskan bahwa LKPJ mencakup laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, serta gambaran pelaksanaan program pembangunan yang telah direncanakan dalam dokumen RPJMD Kota Malang. “LKPJ ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD atas pelaksanaan program, kegiatan, serta kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025,” ujarnya.
Pemkot Malang memaparkan sejumlah indikator makro daerah yang menunjukkan tren positif, antara lain:
- Pertumbuhan ekonomi Kota Malang meningkat dari 5,41% pada 2024 menjadi 5,92% pada 2025, menjadikan Kota Malang sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Provinsi Jawa Timur.
- Tingkat pengangguran terbuka (TPT) menurun dari 6,10% pada 2024 menjadi 5,69% pada 2025.
- Pendapatan per kapita masyarakat Kota Malang meningkat dari Rp100,116 juta pada 2024 menjadi Rp108,152 juta pada 2025.
- Gini Ratio menurun dari 0,42 pada 2024 menjadi 0,37 pada 2025, menunjukkan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata.
Wahyu Hidayat berharap pertumbuhan ekonomi yang meningkat dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing Kota Malang. “Pertumbuhan ekonomi yang meningkat diharapkan mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat daya saing Kota Malang,” tandasnya. (lil).