“Ini kepada semua, mulai media, mahasiswa, aktivis hingga LSM. Hal itu agar alur informasi tidak putus,” lanjut dia.
Pada perkembangan teknologi saat ini, Irawan mengakui bahwa banyak informasi hoax atau menyesatkan. Mirisnya hal itu yang menjadi konsumsi masyarakat.
Dari kegiatan yang dilakukan saat ini, Irawan berharap masyarakat menyampaikan apa yang menjadi keluh kesah.
“Saya ingin juga ke depan kita merawat tradisi intelektual. Tradisi diskusi bersama media dan gerakan sipil agar bagaimana Kota Malang ikut berperan dalam kebijakan nasional. Kita tidak kurang akademisi, untuk mendiskusikan kebijakan apa yang terbaik,” harapnya.
Dalam rangka tupoksi sebagai Komisi II DPR RI ia tegaskan rekrutmen ASN dan PPPK di Jatim proses rekrutment bagus karena ada kapasitas yang bagus.
Lalu, soal efisiensi anggaran yang sedang ramai, menurut Irawan ini hanya kebijakan transisi saja antara Jokowi ke Prabowo. Karena setiap presiden punya kebijakan berbeda, jika sebelumnya infrastruktur, sekarang fokus ke pertumbuhan ekonomi 8 persen.
“Salah satu efisiensi anggaran melalai Danantara Rp300 T sebagai modal awal dari BUMN,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan soal Tatib DPR yang juga ramai dibahas. Sebagai badan legislasi DPR RI ia tegaskan Tatib adalah bagian pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam seleksi pejabat, DPR posisinya mengusulkan dan menyeleksi.
“Lembaga negara lain misal Kapolri dan Panglima minta pertimbangan presiden, pemberhentian ada undang-undang sendiri. Maka jika DPR disebut bisa pecat Kapolri, pimpinan KPK itu hampir mustahil,” tegasnya. (lil)