Terkait masalah Pokir DPRD, ustadz rokhmad meminta agar Pokir ini tepat sasaran dan diberikan sesuai kebutuhan dimasyarakat dan diusulkan sesuai yang ada di kamus usulan.
“Pokir didapatkan dari aspirasi masyarakat, baik dari ketua RT-RW, LPMK dan tokoh masyarakat saat reses dewan maupun saat musrembang,”jelasnya.
Dengan adanya pokir, lanjut dia, kebutuhan yang diinginkan masyarakat yang tidak terakomodir di musrembang akan ditampung dilaksanakan lewat pokir dewan. Maka diperlukan komunikasi yang baik dan efektif antara eksekutif dan legislatif.
“Terkait pengadaan barang pokir, atau pelaksanaan kegiatan pokir hendaknya dilakukan sesuai anggaran yang ada, bila itu berupa barang harus kualitasnya bagus, dan anggaran sesuai pagu yang ada,” tuturnya.
Ustadz Rokhmad pun berpesan, agar jangan bermain dengan masalah Pokir, lakukan sesuai ketentuan yang ada.
“Para wakil rakyat di komisi A, berharap pelayanan kepada masyarakat kedepannya akan lebih baik termasuk dalam pelaksanaan Pokir,” pungkasnya.
Selain itu, Rokhmad menegaskan, dengan adanya hearing tersebut, aparatur sipil negara (ASN) jhususnya para Camat dan lurah se-kota Malang, memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.
Termasuk juga pengadaan dan pelaksanaan Pokir berjalan sesuai ketentuan yang ada. (lil)