GRESIK (SurabayaPost.id) – Transformasi Pelabuhan Gresik dari pelabuhan rakyat menjadi bagian dari sistem pelabuhan nasional kembali menjadi sorotan. Di satu sisi, modernisasi dianggap sebagai keniscayaan. Namun di sisi lain, jejak sejarah pelayaran rakyat (Pelra) yang menjadi fondasi awal pelabuhan, masih menyisakan kegelisahan di tengah masyarakat maritim lokal.
Ketua Indonesian National Shipowners’ Association (INSA) Gresik, M. Kasir Ibrahim, mengungkapkan bahwa perubahan wajah pelabuhan tidak bisa dilepaskan dari perkembangan zaman dan kebutuhan sistem logistik nasional yang semakin kompleks.
“Dulu Pelabuhan Gresik itu murni pelabuhan rakyat. Kapal-kapal kayu menjadi tulang punggung distribusi barang. Semua bergerak mandiri tanpa sistem modern seperti sekarang,” ujarnya, Rabu (6/5/2026).
Menurutnya, perubahan mulai terjadi ketika pengelolaan pelabuhan beralih ke tangan Pelindo. Masuknya kapal-kapal berbahan besi dan integrasi ke sistem pelabuhan nasional menjadi penanda era baru.
“Ini bukan semata-mata penguasaan, tapi lebih pada penyesuaian sistem. Negara membutuhkan standar pelayanan, keselamatan, dan efisiensi yang tidak bisa lagi mengandalkan pola tradisional,” jelas Kasir.
Meski demikian, ia tidak menampik adanya resistensi dari sebagian masyarakat, khususnya pelaku pelayaran rakyat. Bagi mereka, pelabuhan bukan sekadar infrastruktur, melainkan ruang hidup yang dibangun secara turun-temurun.
“Pelra itu bukan pelengkap. Dia adalah fondasi. Kalau kemudian posisinya makin terpinggirkan, wajar kalau ada kegelisahan,” tegasnya.
Kasir juga mengingatkan bahwa keberadaan Pelindo tidak boleh memutus mata rantai sejarah pelabuhan rakyat. Ia menilai, modernisasi seharusnya berjalan berdampingan dengan perlindungan terhadap pelaku Pelra.
“Pelindo Gresik berdiri dari rahim pelabuhan rakyat. Jadi jangan sampai sejarah itu dihapus oleh sistem yang terlalu korporatif,” imbuhnya.
Ia bahkan mengungkapkan pernah menolak wacana pemindahan pelabuhan rakyat dari kawasan utama pelabuhan. Menurutnya, kebijakan semacam itu berpotensi menggerus identitas maritim Gresik.
“Saya pernah keberatan waktu ada rencana relokasi. Karena itu bukan sekadar pindah tempat, tapi memindahkan sejarah dan memutus ekosistem yang sudah lama hidup,” katanya.
Di tengah dinamika tersebut, rencana Pemerintah Kabupaten Gresik di bawah kepemimpinan Fandi Akhmad Yani untuk membangun dermaga penumpang dan barang dinilai sebagai peluang untuk menyeimbangkan kepentingan.
Kasir mendukung penuh inisiatif tersebut, selama tetap memperhatikan aspek inklusivitas bagi pelayaran rakyat.
“Kalau dikelola dengan baik, pelabuhan bisa jadi sumber ekonomi besar. Lihat saja Singapura yang menjadikan pelabuhan sebagai tulang punggung pendapatan. Gresik punya potensi itu,” ujarnya.
Namun ia mengingatkan, tantangan utama tetap pada aspek investasi dan legalitas seperti Hak Pengelolaan Lahan (HPL), yang harus diselesaikan secara matang agar tidak menimbulkan konflik baru.
Pada akhirnya, dinamika Pelabuhan Gresik bukan sekadar soal kemajuan atau dominasi, melainkan tentang bagaimana menyatukan dua kepentingan besar: efisiensi sistem modern dan keadilan bagi akar sejarahnya.
“Modernisasi itu perlu. Tapi jangan sampai yang besar mematikan yang kecil. Pelra harus tetap hidup, karena di situlah identitas Gresik bermula,” pungkasnya.