BI Minta Empat Pilar Mendukung Pengembangan Potensi  Komoditas Daerah

27 February 2019 - 16:56 WIB
Kepala Perwakilan BI Malang, Azka Subhan Aminurridho.
Kepala Perwakilan BI Malang, Azka Subhan Aminurridho.

MALANG  (SurabayaPost.id) – Bank Indonesia  (BI) Malang meminta agar empat pilar sebagai stakeholder mendukung pengembangan potensi daerah. Permintaan itu disampaikan  Kepala BI Perwakilan Malang, Azka Subhan Aminurridho saat Bincang Santai Bersama Media (Bisma) di Javanine Resto, Rabu (27/2/2019).

Menurut dia, BI melakukan Penelitian Komoditas Produk Jenis Usaha Unggulan UMKM 2018 di Wilayah Kerja KPw BI Malang Itu terkait potensi daerah. Penelitian –yang dulu disebut  Baseline Economic Survei (BLS) — itu dilakukan mulai tingkat desa dan kecamatan  di tujuh kota/kabupaten yang ada di wilayah kerja (Wilker) BI Malang. Tujuannya untuk pembinaan dan meningkatkan akses keuangan bagi UMKM.

“Berdasarkan hasil penelitian yang kami lakukan tiap daerah itu memiliki potensi yang berbeda. Kami berharap empat pilar sebagai stakeholder BI  bisa ikut mendukung pengembangan potensi tersebut,” kata Azka Subhan Aminurridho.

Di antara empat pilar itu disebutkan seperti  Pemda, pelaku UMKM, akademisi Perguruan Tinggi dan perbankan. Menurut Kepala Perwakilan BI Malang yang akrab disapa Azka ini, keempat pilar tersebut memiliki peran sangat vital dalam pengembangan potensi daerah.

“Terutama dalam menentukan komoditas unggulan yang bisa dikembangkan. Itu perlu  dilakukan dengan metode ilmiah,” papar dia yang diamini Jaka Setyawan,
Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Malang. 

Menurut dia, menggunakan metode ilmiah –hasil penelitian– karena  berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, daya saing dan penyerapan tenaga kerja. Sehingga, tegas dia, policy kebijakan yang diambil dilandasi dengan metode ilmiah tersebut.

Deputi BI Malang Jaka Setyawan saat menjelaskan soal potensi komoditas daerah.
Jaka Setyawan, Kepala Tim Advisory dan Pengembangan Ekonomi BI Malang saat  menjelaskan soal potensi komoditas daerah.

Misalnya, dia contohkan seperti  yang berkaitan dengan Pemda di tujuh kota/kabupaten yang ada di wilayah kerja BI Malang. Menurut Azka yang mantan pejabat di BI Pemprov Bali ini, pengembangan komoditas potensial itu bisa didukung APBD setempat lewat dinas atau instansi terkait.

Sedangkan bagi pelaku UMKM, kata dia, hasil penelitian soal potensi daerah itu bisa mengubah mindset mereka. “Artinya tidak hanya puas dengan kondisi yang ada. Tapi harus berusaha agar lebih berkembang lagi,” jelas dia.

Sedangkan untuk akademisi, diharapkan  bisa memberikan pendampingan pada pelaku UMKM atau masyarakat. Sehingga, potensi komoditas yang ada lebih  dikembangkan lagi.

Sementara, terang dia, bagi kalangan perbankan, hasil penelitian itu bisa dijadikan  referensi dalam menyalurkan pembiayaan. “Itu karena pembiayaan untuk UMKM ditarget minimal 20 persen, “ tutur Azka.

Menurut dia ada 10 komoditas yang berpotensi untuk dikembangkan di masing-masing daerah itu. Komoditas itu bisa berupa hasil pertanian, Kuliner, elektronik dan komoditas hasil kerajinan lainnya.

Kepala BI Perwakilan Malang Azka Subhan Aminurridho (kiri) menguraikan hasil penelitian BI terkait komoditas potensial di tujuh kota/kabupaten di Wilker BI Malang.
Kepala BI Perwakilan Malang Azka Subhan Aminurridho (kiri) menguraikan hasil penelitian BI terkait komoditas potensial di tujuh kota/kabupaten di Wilker BI Malang.

Dijelaskan Azka yang mantan pejabat di BI Bandung ini,  bila hasil penelitian tersebut bisa menunjukkan potensi yang ada untuk dikembangkan lewat pembiayaan di masing-masing daerah. Meski begitu, dia mengingatkan jika ada potensi yang “Feasible tapi tidak bankable,” tutur dia.  

Kendati demikian, dia menegaskan jika hasil penelitian itu bisa dijadikan acuan untuk mengembangkan potensi daerah. “Ya bisa dijadikan gambaranlah untuk pengembangannya,” katanya.

Makanya,  kata pria asal Semarang ini, kolaborasi seluruh stakeholder –terutama empat pilar– sangat menentukan keberhasilan pengembangan potensi daerah tersebut. Sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat.

“Kami dari BI berkepentingan untuk itu karena terkait dengan inflasi. Sebab, pengendalian inflasi merupakan tugas pokok semua pihak yang leading sektornya di BI,” tutur Azka.

Karena itu, kata dia, semua potensi di tiap daerah harus berkembang secara optimal. Harapannya agar persediaan tidak terganggu dan harga stabil. Sehingga inflasi terkendali dengan baik.  (aji)