MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Badan Standardisasi Nasional (BSN) gelar sosialisasi bertajuk Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian di hotel Atria Malang ini, mengambil tema “Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dengan SNI,” Senin (04/07/2022).
Kegiatan sosialisasi yang di gelar Senin (04/07/2022) di hotel Atria Malang ini, mengambil tema “Tingkatkan Daya Saing Produk UMKM dengan SNI” dan di ikuti ratusan peserta dari Malang Raya.
Direktur Penguatan Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Triningsih Herlinawati mengatakan, salah satu cara paling baik untuk bertahan dari produk luar adalah bagaimana meningkatkan kualitas dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) kita sendiri. Sebab, kalau kualitasnya baik, nanti masyarakat sendiri yang akan membeli produk dari UMKM.
“Peningkatan kualitas yang baik itu harus ada caranya. Salah satunya dengan menerapkan standar. Karena kalau konsumen dari luar biasanya akan menanyakan keamanan produk seperti apa, termasuk juga kualitas,” terangnya.
“Dikatakan aman pasti ada parameternya, ada tolok ukurnya. Sehingga standarisasi sangat dibutuhkan,” sebutnya.
Triningsih menambahkan, tantangan sat ini adalah bagaimana pelaku UMKM itu menyadari pentingnya hal ini. Karena sampai sekarang konotasi standar itu sepertinya menakutkan dan sulit.
“Gambaran seperti ini yang perlu BSN kerja keras untuk mengubahnya. Bahwa yang namanya standar itu bukan hal yang susah, bukan hal yang menakutkan bagi pelaku usaha. Sehingga kita dalam penyampaiannya harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti pelaku UMKM,” tuturnya.
“Apalagi saat ini persentase produk UMKM yang sudah sesuai standar BSN masih sedikit sekali sehingga harus kita genjot,” tandasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI, Ali Ahmad SH, menyampaikan bahwa perdagangan bebas antara Indonesia dengan Korea tentunya menjadi ancaman berat bagi pelaku UMKM. Karena itu, untuk meningkatkan daya saing produk UMKM, dibutuhkan standarisasi dari BSN.
Menurutnya, jumlah UMKM di Malang cukup banyak. Sayangnya sosialisasi yang disampaikan masih seputar masalah halal, belum menyentuh kepada standarisasi produk.
“Padahal kita sudah dikejar waktu agar produk UMKM itu benar-benar standar. Dan itu tidak susah,” ujarnya.
Sampai saat ini, masih banyak pelaku UMKM yang merasa kesulitan bagaimana cara mengurus standarisasi, kalau memang itu diterapkan pemerintah. Maka diperlukan sosialisasi dari BSN maupun DPR RI khususnya dari Komisi VI.
Sayangnya anggaran untuk BSN melakukan sosialisasi terbilang sangat kecil. Sehingga sosialisasi standarisasi yang dilakukan tidak bisa maksimal.
“Maka DPR kemarin lewat konsinyering, supaya tahun depan anggaran BSN ditambah lagi. Agar kita bisa bersosialisasi minimal di salah satu daerah tertentu, seperti Malang ini. Sehingga yang lain nanti bisa ikut menjadi standar yang dijalankan oleh BSN,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan pria yang akrab disapa Gus Ali ini, sosialisasi standarisasi produk memang diperlukan agar UMKM benar-benar kuat di tahun yang akan datang menjelang perdagangan bebas. Sehingga ketika ada arus dari luar yang masuk, produk UMKM kita sudah bisa memenuhi standar nasional.
Apalagi UMKM adalah salah satu ekonomi yang paling kuat saat ini, karena Indonesia sangat berhasil dengan UMKM. Yang lain ambruk semua, UMKM tetap kokoh.
“Maka dari itu pemerintah mulai konsentrasi kepada UMKM. Bagaimana caranya dia juga memiliki standarisasi,” pungkasnya. (lil)
Leave a Reply