Dewan Desak Eksekutif Serahkan Rincian Anggaran Penanganan Covid-19 Sebesar Rp 102 Miliar

Didik Machmud

BATU (SurabayaPost.id) – Dewan terus mendesak eksekutif Pemkot Batu menyerahkan rincian anggaran penanganan Covid – 19. Sebab, meski sudah dua pekan ditunggu, rincian pemanfaatan anggaran Rp 102 miliar itu belum juga diserahkan.

Hal itu diungkapkan anggota DPRD Kota Batu dari Fraksi Golkar, Didik Machmud, Rabu (13/5/2020). Makanya, dia mengaku heran terhadap sikap eksekutif yang dinilai kurang responsif itu.

Menurut Didik, permintaan rincian anggaran sebesar Rp 102 miliar secara tertulis, sejak 28 April ,2020 oleh Ketua DPRD Kota Batu Asmadi, sampai saat ini belum ada respon dari Ketua Gugus percepatan penanganan Covid – 19 Kota Batu.

“Saya jadi heran dan merasa ada yang aneh, terkait rincian yang tak kunjung diserahkan ke dewan.Kami ingin tau perkembangannya dari sejumlah dana senilai Rp 60 miliar, untuk sejumlah 30,000 KK, di Kota Batu,” kata Didik.

Karena, lanjut politisi Partai Golkar ini, ada beberapa data non Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang setiap KK-nya mendapatkan bantuan senilai Rp 1 juta.

“Ternyata ada yang mendapat Rp 200 ribu, berarti tinggal menambah sejumlah Rp 800 ribu lagi.Selain itu, ada yang dapat Bantuan Sosial Tunai ( BST ) dari melalui Kantor Pos senilai Rp 600 ribu, itu juga tinggal menambah senilai Rp 400 ribu,” ungkapnya.

Terkait dengan itu semua, makanya dewan meminta rincian dari Dinas Sosial (Dinsos) Kota Batu. “Termasuk rinciannya yang murni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) berapa jumlahnya. Data yang gak murni juga berapa jumlahnya,” tandasnya.

Selain itu, tandas dia, yang mendapat bantuan dari Provinsi senilai Rp 200 ribu, juga berapa ratus, atau berapa ribu KK yang sudah menerimanya.

“Artinya kalau jumlahnya sudah diketahui, maka dari sekian jumlah KK yang sudah mendapat bantuan dari Provinsi senilai Rp 200 ribu tersebut, tinggal menambah sebesar Rp 800 ribu.Tujuannya supaya jumlah yang diterima bisa mencapai Rp 1 juta nominalnya,” terangnya.

Sedangkan terang dia, yang sudah mendapat dari Bantuan Sosial Tunai (BS) dengan besaran Rp 600 ribu, menurut Didik nantinya tinggal menambah senilai Rp 400 ribu lagi.

“Dengan rincian itu, dan data – data tersebut sampai saat ini Pemkot Batu belum menyerahkan rincian detailnya. Padahal kalah sudah jelas rinciannya semua, nanti akan ketemu dalam dua bulan ini, mulai April dan Mei, jumlah anggarannya berapa semuanya. Dan nanti sisa anggaran dengan besaran Rp 60 miliar itu tersisa berapa,” tegasnya.

Sedangkan yang kedua, tegas dia, meminta rincian data dengan besaran anggaran senilai Rp 40 miliar.Yang menurutnya, sampai saat ini belum juga diserahkan ke dewan.

“Jadi ada apa dibalik ini semua, dan data itu terkesan dirahasiakan.Kita sebagai dewan tupoksinya kan pengawasan dan meminta data penggunaan anggarannya,” paparnya.

Karena, papar dia, kalau perencanaannya baik dan sudah ada semuanya bisa cepat selesai. Sebab ,menurut Didik tinggal diserahkan begitu saja ke dewan.

“Kalau sudah jelas rinciannya apa nanti ada Silpanya dan sebagainya. Ditambah lagi dengan rinciannya uang yang senilai Rp 2 miliar, yang katanya di BPBD dan sebagainya itu juga rincianya belum tau sampai sekarang,” ngakunya.

Jadi rincian laporan penggunaan anggaran covid itu, menurut Didik sudah berjalan dua pekan datanya itu belum juga diserahkan dan terkesan dirahasiakan

“Seperti halnya anggaran yang senilai Rp 40 miliar itu, hanya sebatas rincian gelondongan semata, untuk membeli Rapi Tes, dan Masker ,APD medis untuk tenaga medis itu saja dewan tidak mengerti rincian detailnya,” katanya.

Misalnya rinciannya itu, kata dia, berapa jumlah alat – alat nya yang sedang dibeli, dan harganya berapa , kemudian beli dimana, itu semua tidak terinci

“Jadi ini semua, pihak yang terkait harus bertanggung jawab nantinya.Dan hati – hati menggunakan uang negara. Termasuk Kepala Dinsos dan BPBD seta Dinas Kesehatan harus teliti dan cermat,” imbaunya.

Itu mengingat, kata dia, di Kelurahan Ngaglik, Kecamatan Batu, data DTKS yang diajukan pihak Kelurahan hanya sejumlah 38 warga. Tapi data yang ada di Dinsos jumlahnya ada 498 penerima. “Salah satunya itu contoh yang paling aneh,” sindirnya (Gus)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.