MALANGKOTA (SurabayaPost.id) — DPRD Kota Malang mendorong Pemerintah Kota Malang memprioritaskan program mendesak dalam Perubahan APBD 2026. Pasalnya Pemkot mengusulkan kenaikan belanja daerah 6,03% dari Rp2,48 triliun menjadi Rp2,62 triliun, sementara waktu pelaksanaan tersisa sekitar tiga bulan.
Usulan kenaikan disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Malang, Senin (31/8/2026).
Kenaikan belanja mencakup seluruh komponen:
- Belanja Operasi: Rp2,45 triliun, naik 5,48%
- Belanja Pegawai: Rp1,12 triliun
- Belanja Barang dan Jasa: Rp1,21 triliun
- Belanja Hibah: Rp102,9 miliar
- Belanja Bansos: Rp13,5 miliar
- Belanja Modal: Rp163,3 miliar, naik 14,79%
- Belanja Tidak Terduga: Rp6,37 miliar
- Belanja Transfer: Rp1,5 miliar
Wali Kota Wahyu menyebut kenaikan dilakukan setelah menghitung pendapatan, dana transfer, dan penggunaan SiLPA.
“Kita sesuaikan. Sudah kita pertimbangkan. Karena SiLPA kan waktunya juga pendek,” kata Wahyu Hidayat.
Pemkot menempatkan pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai prioritas. Beberapa kebutuhan yang belum masuk APBD awal juga dimasukkan dalam perubahan.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menegaskan persoalan utama bukan besarnya angka, melainkan kemampuan mengeksekusi.
“Waktunya tinggal tiga bulan. Kemarin ada beberapa pengurangan sasaran program dan kebijakan karena anggarannya tidak cukup,” ujar Amithya.
Ia meminta tambahan ruang fiskal diarahkan pada kebutuhan mendesak. DPRD juga akan meminta laporan realisasi anggaran tiap OPD untuk mengevaluasi serapan dan capaian.
“Dari situ kita bisa melihat sudah dikerjakan apa, sampai mana, kemudian sasarannya tercapai atau tidak,” katanya.
Menurut Amithya, jika eksekusi tidak diimbangi, tambahan anggaran besar berpotensi rendah serapannya dan kembali menjadi SiLPA.
Di sektor kesehatan, DPRD melihat masih ada kebutuhan perangkat daerah yang belum terakomodasi penuh.
Untuk pendidikan., DPRD meminta Pemkot mengevaluasi program bantuan seperti pembagian seragam agar tidak ada warga layak yang terlewat.
“Apakah ada masyarakat kita yang tertinggal dalam program itu? Ini harus kita cek ulang,” tegas Amithya.
Selain itu, DPRD Kota Malang meminta Pemkot memperkuat mitigasi lingkungan untuk mengantisipasi perubahan cuaca di akhir tahun. (lil).