MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Usai kelompok akademisi Malang Raya bergerak, kelompok mahasiswa ikut bersuara. Kali ini, mereka mendukung netralitas aparat, serta menilai demokrasi saat ini berjalan dengan baik.
Hal ini diungkapkan oleh puluhan mahasiswa Malang Raya yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Jawa Timur (AMATIR). Sebanyak 90 anggota AMATIR dari berbagai kampus di Malang Raya ini juga menggelar Deklarasi mendukung Pemilu 2024 yang damai dan bermartabat.
Deklarasi bertajuk Mimbar Demokrasi Mahasiswa Kawal Pesta Demokrasi Tanpa Intervensi dan Provokasi tersebut, digelar di depan Gedung KNPI Jalan Kawi Kota Malang, Jawa Timur, pada Selasa (06/02/2024).
“Kelompok kami ingin menyuarakan tentang permasalahan demokrasi di Indonesia. Dimana kami yang memiliki standing position sebagai mahasiswa, dapat berkontribusi secara maksimal terhadap demokrasi. Dan melalui deklarasi ini, kami mendukung penuh pesta demokrasi Pemilu 2024 tanpa ada provokasi dan intervensi,” ujar Ahmad Asas Hakiki, salah satu perwakilan AMATIR.
Pemuda yang juga menjabat sebagai Presiden BEM Politeknik Negeri Malang (Polinema) tersebut, juga membeberkan pengertian tentang makna Pemilu tanpa provokasi dan intervensi.
“Artinya, masing-masing individu merdeka berpendapat, merdeka bersikap dan merdeka memilih siapapun dalam pemilu. Tidak ada intervensi dari pihak-pihak manapun,” tambahnya.
Dalam deklarasi tersebut, juga dibacakan tiga poin pernyataan sikap. Dimana dalam pernyataan sikap itu, mereka dengan tegas menyerukan Pemilu 2024 yang damai dan bermartabat.
“Poin pertama dalam pernyataan sikap kami. Yaitu, kami sebagai rakyat Indonesia dan mahasiswa Jawa Timur mendukung serta berkomitmen mengawal Pemilu 2024 yang berjalan dengan damai, riang dan bahagia,” ujarnyam
“Namun, apabila terdapat hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan rakyat. Maka kami tidak segan untuk bergerak secara masif membela rakyat,” lanjut dia.
Kemudian di poin kedua, mereka menyatakan bahwa Pemilu 2024 merupakan ajang mencari pemimpin terbaik bangsa. Dimana suara rakyat yang akan menentukannya.
“Rakyat Indonesia tidak bodoh untuk bisa menentukan yang terbaik bagi masa depan bangsa dan negara. Dan rakyat Indonesia tahu betul, siapa pemimpin terbaik,” tambahnya.
Lalu di poin ketiga, mereka juga menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak demokrasi tanpa terkecuali. Dan hal itu sudah dijamin di dalan UUD 1945.
“Silahkan menggunakan haknya, tetapi jangan memaksakan bahwa pendapatnya paling benar. Pendapat sekelompok orang tidak boleh dipaksakan sebagai pendapat seluruh rakyat Indonesia,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, pihaknya juga mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut menjaga iklim demokrasi serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Kerukunan, persatuan, dan kesatuan adalah hal yang paling bergarga dimiliki bangsa Indonesia dan hal itu wajib dijaga.
“Jangan hanya karena berbeda pilihan di Pemilu, bisa menciptakan kedengkian hati yang dapat menjelma menjadi perpecahan,”pesannya. (Lil)