BATU (SurabayaPost.id) – Ketua DPD Partai Perindo Kota Batu, Siti Maryam sesalkan keberpihakan Kades Wiweko. Sebab, Oro Oeo Ombo tersebut dinilai telah melakukan politik praktis.
“Padahal Kades itu sebagai pejabat publik. Jadi tidak boleh melakukan politik praktis apalagi menggiring warganya untuk memilih salah satu Caleg pada Pileg 2019 nanti,” kata Siti Maryam, Jumat (4/1/2019).
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, sikap Kades Wiweko menuai protes. Pasalnya, dia dituding telah memfasilitasi reses Ketua DPRD Kota Batu yang juga Caleg dari PDIP itu dengan warga Oro-oro Ombo. Pertemuan tersebut digelar di kediaman Kades Wiweko.
Makanya, Siti Maryam menyesalkan sikap Kades Wiweko itu. Sebab, menurut dia, Kades tersebut berpihak pada salah satu Caleg. Sehingga Kades tersebut dinilai tidak netral lagi.
“Pada intinya kami keberatan dan merasa dirugikan. Itu kalau ada Kades yang memfasilitasi sosialisasi salah satu Caleg,” kata Siti Maryam.
Menurutnya dia, Kades yang memfasilitasi salah satu Caleg itu tak bisa dibenarkan. Sebab, kata dia, telah menggiring warganya untuk memilih Caleg yang difasilitasi itu.
“Seharusnya sebagai aparat, bersikap netral. Kalau itu reses kenapa harus Kades yang mengundang warga,” tanya Siti Maryam heran.
Untuk itu, Siti Maryam, meminta agar para Caleg incumbent tak memanfaatkan momentum terkait pembangunan fasilitas umum di desa. Apalagi jika sampai mengatakan bahwa fasilitas tersebutlah akan terbangun jika tak dibantu anggota dewan.
Menurut dia, cara-cara semacam itu tidak fair. “Sebab, fasilitas desa itu dibangun karena warga memang membutuhkan, bukan berkat jasa oknum tertentu,” tandasnya.
Prosesnya pun, kata ia, melalui Muserbang. “Makanya warga tak perlu merasa berhutang budi, “ tandasnya.
Selain riuh dia minta agar Panwaslu Kota Batu harus bertindak tegas. Sehingga tak ada Caleg yang melanggar karena bersamaan yee dengan memanfaatkan fasilitas negara.
Karena itu dia meminta agar Panwas tak tinggal diam. “Jika ada Caleg yang bermain dengan Kades sehingga ikut cawe – cawe dengan berpolitik harus ditindak. Sehingga demokrasi berjalan dengan jujur dan adil. Kades lebih baik mengurus desanya saja,” sarannya. (gus)
Leave a Reply