BATU (SurabayaPost.id) – Sekitar 46 karyawan PT Sarana Graha Sejahtera (SGS) Villa Panderman Hill Batu berdemo lagi, Senin(8/6/2020). Mereka protes karena kesal setelah enam bulan tak mendapat gaji dari developer yang berkantor di Villa Panderman Hill, Desa Oro- Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu itu.
Aksi karyawan SGS yang mayoritas masa kerjanya sudah puluhan tahun tersebut, dibenarkan oleh koordinator Lapangan (Korlap), Mustari Janib. Menurut Mustari protes sejumlah puluhan karyawan itu karena kesal kepada manajemen developer Batu – manajemen yang ada di Jakarta.
“Mereka menuntut agar manajemen SGS segera membayar gajinya. Sebab sudah menunggak selama enam bulan,” katanya.
Meski begitu, Mustari mengaku bahwa aksi yang digelar sekitar Pukul 8,00 Wib tersebut dengan spontanitas. “Karena semua merasa kesal. Sebab selama enam bulan kami semua masih belum menerima gaji dari manajemen SGS,” ungkapnya.
Itu, ungkap dia, seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Yakni setelah lima bulan mendapatkan gaji dan sempat dikabarkan juga akan mendapat Tunjangan Hari Raya (THR) kala itu.
“Ternyata juga tidak dapat THR termasuk gaji para karyawan. Kami sebagai karyawan berharap Pemerintah Kota Batu, maupun kepada para wakil rakyat ada upaya penyelesaian dan bisa membantu jeritan kita semua,” mintanya.
Apalagi, menurut dia, kalau memang secara hukum perusahaan itu bersalah seharusnya pihak – pihak yang terkait memberi tindakan. “Kalau sudah jelas – jelas salah tapi pemerintah tidak menindak, berarti patut dipertanyakan ada apa dibalik itu semua,” ujarnya.
Dengan begitu, ujar dia, apa artinya sebuah Undang – Undang ketenagakerjaan dibentuk oleh negara ini, kalau ada perusahaan yang melanggar, tapi tidak ditindak.
‘Apa gunanya dengan adanya Undang – Undang itu. Maka saya berharap Undang – Undang itu dijalankan dengan baik dan kalau ada pelanggaran perusahaan juga segera ditindak. Seperti manajemen SGS yang lagi bermasalah dengan puluhan karyawannya ini,” paparnya.
Itu, papar dia, manajemen SGS selalu berdalih tak punya uang setiap mau menggaji karyawannya. Padahal menurut Mustari, perusahaan dibidang properti ini, jumlahnya sekitar seribu unit lebih, dan kisaran 70 persen yang sudah laku terjual,” jelasnya.
Makanya, kata Badri, sekitar 46 karyawan menuntut gajinya segera dicairkan. “Setiap bulannya sekitar Rp 2,7 juta gajinya per orang. Itu selama enam bulan, dari sejumlah 46 karyawan. Aksi kami bersama puluhan rekan – rekan itu di kantor developer hanya ditemui rekan – rekan para staf SGS,” katanya.
Itu semua, kata dia, para staf juga didera persoalan yang sama. Seperti rekan – rekannya yang lain, bahwa gajinya juga belum menerima dari SGS.
“Gajiannya terhitung sejak bulan Februari, sampai sekarang. Jadi hak – hak kita yang terampas selama ini. Dan persoalan ini bukan yang pertama kali dilakukan. Biasanya ketika kita sudah melakukan aksi, baru ada realisasi satu kali gaji diberikan. Tapi selanjutnya nunggak lagi dan nunggak lagi,” serunya.
Selanjutnya, menurut dia, bahwa dirinya bersama rekan – rekannya tersebut, Badri mengaku semuanya sudah melalui prosedur yang ada.
“Kita sudah pernah melangkah mulai dari Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) yang di Kota Batu, sampai ke tingkat Provinsi. Sampai pernah hearing di Kantor DPRD Batu, jadi hal yang seperti itu sudah pernah kita lakukan,” terangnya.
Meski begitu, Badri mengaku masih tetap bekerja, kendati mendapat perlakuan seperti itu. Alasannya karena tidak ada kejelasan dari manajemen SGS.
“Dinas terkait di Kota Batu, seriuslah dalam membantu dan menangani kita – kita ini warga negara Indonesia dan juga warga batu.Kita sudah pernah melapor ke disnaker batu, saat itu kita dihimbau ke Provinsi Jatim.Itu sudah saya turuti semua, tapi hasilnya tetap saja hanya seperti ini,” keluhnya.
Sementara dari manajemen SGS belum bisa dikonfirmasi, karena.Berdasarkan informasi yang dihimpun Surabayapost.id dari beberapa stabnya.Bahwa Direksinya ada di Jakarata.Sampai berita ini dilansir di Surabayapost.id, Direksi SGS belum bisa dikonfirmasi. (Gus)
Leave a Reply