MALANGKOTA (SurabayaPost.id) – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang menggelar Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2025. Dalam pembahasan tersebut terdapat empat isu strategis, dua di antaranya ialah ekonomi inklusif dan infrastruktur.
Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menjelaskan RPKD 2025 masih berhubungan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Malang yang dirancang untuk tahun 2024-2026.
“Dari empat isu strategis, salah satunya terkait dengan infrastruktur dan ekonomi inklusif. Nanti kita melihat 2024 ini menjadi satu prioritas kita bersama dengan DPRD Kota Malang. Kan ada kebutuhan dan keinginan dari masyarakat, itu rata-rata terkait dua isu strategis tersebut,” ujar Wahyu pada Kamis (25/01/2024).
Menurutnya ekonomi inklusif akan berseiringan dengan berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif di Kota Malang. Masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan oleh Pemkot Malang salah satunya persoalan pengangguran.
“Di tahun 2025 besok program ekonomi kreatif kita adalah ekonomi kreatif dunia. Nah harapannya ekonomi kreatif itu bisa sejalan dalam RKPD kita,” jelasnya.
Wahyu juga menyinggung perihal pembangunan prioritas Kota Malang di tahun 2025. Nantinya Pemkot Malang masih memposisikan pengentasan banjir dan penyelesaian kemacetan sebagai prioritas yang harus segera diatasi.
“Prioritas pembangunan infrastruktur 2025 berkaitan dengan banjir, kemacetan. Ada beberapa hal yang belum kita selesaikan saat ini terkait dengan pasar, dan lainnya. Kita tidak bisa selesaikan di tahun 2024 nanti, dan akan kita selesaikan di tahun 2025,” tambahnya.
Wahyu mengatakan, rancangan awal RKPD tahun 2025 ini, merupakan bagian integral dari RPD Kota Malang tahun 2024-2026. Dengan memfokuskan perhatian pada empat isu strategis, khususnya terkait infrastruktur dan ekonomi inklusif.
“Ini kan rancangan awal, ya nanti kita bersama DPRD Kota Malang melihat selama 2024 ini terkait kebutuhan dan keinginan dari masyarakat, nanti akan mengerucut menjadi prioritas, tapi selama ini rata rata kan terkait dua isu strategis itu,” lanjut dia.
Wahyu menambahkan, dengan bersinergi bersama DPRD Kota Malang, Pemkot akan berupaya untuk menyelesaikan PR-PR yang diamanahkan dalam waktu dua tahun. Dalam hal ini, fokus pada infrastruktur dan ekonomi inklusif menjadi kunci utama untuk mewadahi aspirasi masyarakat, seiring dengan visi pembangunan Kota Malang.
“Makanya penekanan saya dalam RKPD ini salah satunya infrastrktur dan ekonomi inklusif, agar itu bisa mewadahi keinginan yang disampaikan oleh DPRD untuk bisa kita selesaikan dalam RKPD 2025,” tambahnya.
Lebih lanjut, Wahyu menjelaskan konsep ekonomi inklusif di Kota Malang mencakup beragam aspek, terutama terkait dengan ekonomi kreatif dan pendekatan ekonomi yang menurutnya telah mengalami peningkatan. Dalam penjelasannya, Wahyu menuturkan bahwa pendekatan ekonomi Kota Malang telah mengalami perkembangan yang positif.
Meskipun demikian, pria ramah tersebut juga mengakui adanya beberapa tantangan yang masih perlu diselesaikan. Salah satunya seperti Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang belum dapat ditekan, menjadikannya sebagai tantangan yang perlu diatasi.
Maka dengan menciptakan peningkatan pada pendekatan ekonomi, Wahyu berharap hal ini dapat meningkatkan inklusivitas ekonomi, mengurangi tingkat pengangguran, dan meraih hasil positif dalam pembangunan ekonomi di wilayahnya.
“Kemudian karena di tahun 2025 itu program ekonomi kreatif kita adalah Ekonomi Kreatif Dunia. Nah harapannya ekonomi kreatif itu bisa sejalan dalam RKPD kita. Kalau fokus infrastruktur, itu seperti penanganan banjir, kemacetan, kemudian ada beberapa hal yang belum kita selesaikan saat ini terkait dengan pasar, banyak hal terkait infrastruktur. Kita gak bisa selesaikan di tahun 2024, jadi nanti di tahun 2025 kita akan selesaikan,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, Dwi Rahayu menambahkan, ada beberapa aspek yang membutuhkan tindakan segera, dan tidak dapat ditunda hingga RKPD 2025. Menurutnya, aspek-aspek tersebut mencakup digitalisasi pendidikan serta upaya pencegahan bullying terhadap anak-anak. Yang diwajibkan untuk segera ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.
Dalam kesempatan tersebut, Dwi juga menegaskan bahwa ekonomi inklusif yang diupayakan, bertujuan untuk mencapai kesetaraan di seluruh lapisan masyarakat. Melalui partisipasi aktif seluruh pihak, diharapkan banyak masukan yang dapat memperkaya rancangan RKPD Kota Malang di tahun 2025. (*)