Jawa Timur Sbg. Provinsi Agro-Maritim

Oleh : Prof. Ir. Daniel Mohammad Rosyid, M.Phil., Ph.D., MRIN

Jawa Timur adalah provinsi kepulauan. Ada lebih dari 200 pulau di Kabupaten Sumenep. Sebagian berpenduduk. Kepulauan Sumenep merupakan kawasan yang paling potensial dalam produksi perikanan tangkap, budidaya maupun pariwisata. Kedekatannnya dengan Bali dan Lombok perlu dimanfaatkan bagi pengembangan wisata bahari syariah melalui regionalisasi.

Default geostrategy untuk kawasan kepulauan adalah menjadi kawasan maritim. Artinya, provinsi Jawa Timur, seperti Kerajaan Majapahit di abad 13-15, dapat mengambil strategi menjadi provinsi agro-maritim untuk mengkapitalisasi wilayah kepulauannya sambil terus memperkuat sektor agroindustri/bisnisnya. Provinsi agro-maritim adalah provinsi yang menyadari kepentingan agro-maritimnya serta membangun sumberdaya manusia, regulasi, dan kelembagaan, serta proses-proses pemerintahan yang mewujudkan kepentingan maritimnya.

Kepentingan maritim sebuah provinsi pada dasarnya adalah kepentingan ruang terutama untuk mobilitas barang dan manusia untuk menunjang kegiatan perdagangan. Perlu disadari bahwa nasib petani dan nelayan Jawa Timur akan selalu ditentukan oleh keterlibatannya dalam perdagangan produk-produk agro-maritimnya. Perdagangan produk2 agromaritim perlu didorong agar lebih berkeadilan bagi petani dan nelayan. Praktek riba yang masih banyak terjadi di sektor agromaritim perlu dikurangi hingga dihilangkan sama sekali.

Penguatan petani dan nelayan agar ikut menentukan harga2 produk mereka sendiri perlu dilakukan terus menerus. Barter antar-propinsi bisa mengurangi dampak riba yang merusak.

Isu penting dalam ruang adalah jarak, akses, dan konektivitas. Membangun armada kapal dan pelabuhan di sebuah provinsi maritim adalah seperti membangun jalan dan terminal barang dan penumpang bagi sebuah kawasan terestrial (darat). Armada kapal dibutuhkan untuk mendistribusikan hasil2 kegiatan produksi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tata ruang pesisir dan zonasinya perlu dikelola dengan baik agar pemanfaatan ruang laut dan pesisir serta apropriasi sumber2 daya alamnya dapat dilakukan secara lestari dan berkelanjutan.

Pariwisata berbasis maritim merupakan sektor potensial Jawa Timur yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Revitalisasi kawasan2 pelabuhan penyeberangan perlu dilakukan, terutama di Ujung-Kamal. Ini bisa dikakukan dengan pendekatan pendidikan dan pariwisata. Kehadiran jembatan Suramadu dan dampak negatifnya perlu dikelola dengan lebih inovatif. Ini juga berlaku untuk pelabuhan Jangkar, Situbondo dan Kalianget, Sumenep.

Pemerintah maritim lebih banyak hadir di laut secara efektif untuk memfasilitasi mobilitas barang dan manusia, kegiatan2 proses nilai tambah di laut, dan pulau-pulau kecil serta menjaga lingkungan serta manusia dari kejahatan dan kegiatan ilegal lainnya. Pengamanan di laut dibutuhkan agar kesehatan lingkungan laut dapat terjaga untuk memastikan kegiatan marikultur yang produktif. Konservasi kawasan perairan, hutan mangrove dan terumbu karang perlu diupayakan dengan lebih sungguh-sungguh. Kerusakan lingkungan laut oleh limbah plastik dari daratan perlu segera ditanggulangi.

Pemerintah provinsi dapat mengambil prakarsa menyediakan kapal2 penumpang dan barang untuk menghubungkan mainland Jawa Timur dengan kawasan kepulauannya juga dengan provinsi-provinsi lainnya di Kawasan Tengah dan Timur Indonesia. Ini untuk memfasilitasi ketersediaan bahan-baku dan distribusi hasil-hasil olahan Jawa Timur ke kawasan mitra dagangnya. Jawa Timur telah menjadi homebase bagi banyak perusahaan pelayaran dan galangan kapal.

Pemerintah Jawa Timur telah memulai mengelola pelabuhan di Probolinggo melalui sebuah BUMD. Prakarsa ini perlu diperluas untuk mempermudah kegiatan industri dan perdagangan antara Jawa Timur dan para mitra dagangnya. Pelabuhan-pelabuhan penumpang dan fery perlu juga diperluas jaringannya, dengan menerapkan standard keselamatan pelayaran yg tinggi, untuk memfasilitasi mobilitas penduduk dan wisatawan.

Beberapa pelabuhan perikanan juga telah disediakan oleb Pemerintah Pusat maupun Pemprov. Ketersediaan akses dan infrastruktur listrik, air bersih dan tata kelola perikanan yang baik masih perlu ditingkatkan untuk menyediakan sarana pelelangan ikan (tangkap dan budidaya) yang higienis sekaligus menguntungkan nelayan.

End of document