Kades Oro-oro Ombo Dinilai Belum Bisa Gunakan ADD/DD Secara Maksimal  

25 January 2019 - 21:50 WIB
Jalan desa Yang rusak ini dikeluhkan oleh warga Oro-oro Ombo.
Jalan desa Yang rusak ini dikeluhkan oleh warga Oro-oro Ombo.

BATU (SurabayaPost.id) – Kades Oro-oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, Jatim, Wiweko dinilai belum mampu menggunakan dana ADD/DD yang jumlahnya miliaran rupiah secara maksimal. Sebab, sampai saat ini masih banyak fasilitas umum (Fasum) dan fasilitas sosial (Fasos) yang tidak layak.

Bahkan dalam pemanfaatan dana dari APBD dan APBN itu, menurut warga Oro-oro Ombo yang minta disebut MM ini, kurang transparan. “Sehingga perlu ada pengawasan ekstra dari aparat yang berwenang,” kata MM, Jumat (25/1/2019).

MM mengatakan bila banyak infrastruktur seperti  jalan umum yang kondisinya rusak parah. Itu terdapat di tiga dusun yang ada di Oro-oro Ombo.

Warga banyak yang mengeluhkan kondisi jalan rusak itu.  Disebutkan seperti akses Jalan Jambu di RW 8 RT 1. Jalan tersebut dikatakan dia sudah hampir tiga tahun lamanya rusak.

Ironisnya, kata dia, jalan tersebut belum mendapat perhatian dari Pemerintah maupun pihak desa setempat. “Jadi sampai sekarang masih rusak,” seru warga desa setempat yang mengaku bernama Suyanto.

Hal senada juga diserukan Rizky Dwi Andrias. Menurutnya akses Jalan masuk ke Jalan Jambu tiga juga rusak sekitar dua tahun lebih.

“Saat warga mengadu, Kades memberi  janji, masih menunggu anggaran dari Pusat turun. Saya berharap Jalan ini segera mendapat perhatian dari pihak desa. Sebab sudah tidak layak,” katanya.

Sementara itu, Kades Oro – Oro Ombo, Wiweko tak membantah bila desa mendapat dana ADD dan  DD. “Untuk DD sekitar Rp 1 miliar lebih. Sedangkan ADD sekira Rp 2 miliar lebih,” kata Wiweko.

Pemanfaatan dana miliaran untuk desa itu, kata dia, sangat transparan. “Sebab ada mekanisme. Tak bisa sembarangan. Bahkan kami buat laporan yang dipampang di tiap dusun,” tegas dia.

Untuk memanfaatkan dana itu pun, menurut dia, harus melalui Musyawarah Desa  (Musdes). “Jadi apa yang mau dibangun dan berapa anggarannya itu harus diputuskan lewat Musdes,” papar dia.

Kendati begitu, Wiweko mengakui bila serapan ADD dan DD itu belum maksimal. Sebab anggaran 2018 tak seluruhnya terealisasi. Sehingga menjadi Silpa.

“Sedangkan Silpa itu harus dikembalikan ke kas negara.  Makanya, hari ini semua dievaluasi di kecamatan,” tegas dia.

Dijelaskan dia bila ADD/DD tiap desa tidak sama.  Menurut dia, di Kota Batu yang ADD dan DD-nya besar adalah Desa Pesanggrahan,  Desa Tulungrejo dan Desa Giripurno. “Mereka lebih besar dibandingkan Oro-oro Ombo,” tegas dia. (gus)